PKS ingatkan pejabat harus biasa dikritik, termasuk Prabowo

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, merespon pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad soal kritik PKS sebelumnya bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terlalu lembek dalam menangani konflik Natuna dengan China.

Menurut Sohibul semua pejabat harus biasa menerima kritik, termasuk Prabowo. "Waktu mereka di luar (jadi oposisi) biasa mengkritik, kok sekarang pas di dalam (Koalisi pemerintah) jadi ditepis. Terima ya," ujar Sohibul dalam jumpa pers di kantor DPP PKS di Jl. TB Simatupang, Jakarta Selatan pada Senin (20/1).

Sohibul meyakini Prabowo sendiri tidak mempermasalahkan kritikannya itu. "Saya yakin Pak Prabowo tidak demikian, kan itu dia (Wakil ketum Gerindra Sufmi Dasco) yang bicara, saya yakin Pak Prabowo justru enggak masalah," ujarnya. 

Sebelumnya, juru bicara PKS Muhammad Kholid menilai sikap Menhan Prabowo terlalu lembek dalam menghadapi manuver China yang mengklaim sepihak Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di laut Natuna.

"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng dan santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa," ujar Kholid di kantor DPP PKS pada Sabtu (4/1).

Kholid menyebut, sikap lembek Prabowo terkait Natuna bisa membuat negara Indonesia direndahkan negara lain.

Kritik PKS ini lantas ditanggapi oleh Sufmi Dasco. Menurut Sufmi, langkah yang dilakukan Menhan Prabowo sudah tepat. Termasuk persiapan yang dilakukan oleh TNI di lapangan.

"Kita juga percuma ngomong keras-keras gebrak-gebrak meja tetapi enggak ada action, kan begitu. Jadi kalau dibilang lembek saya pikir ya enggak juga,"  ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (7/1).

Sufmi juga menilai ucapan di media tidak menggambarkan kinerja yang sudah dilakukan Prabowo dalam menangani sengketa Natuna. "Apakah mesti ucapan di media menunjukan kinerja? Kan enggak juga," tutupnya.