sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PKS: Kebijakan new normal tidak masuk akal

Kasus Covid-19 di Indonesia masih sangat tinggi dan mengkhawatirkan.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Rabu, 27 Mei 2020 15:53 WIB
PKS: Kebijakan new normal tidak masuk akal

Kebijakan penerapan new normal dinilai terlalu dini. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani menegaskan, menolak rencana memulai tatanan hidup baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Netty, kebijakan new normal belum tepat ditetapkan di Tanah Air. Mengingat, kasus Covid-19 di Indonesia masih sangat tinggi dan mengkhawatirkan.

"Kebijakan new normal ini harus ditolak, karena sangat terburu-buru dan mengkhawatirkan. Kasus Covid-19, di negara kita juga masih tinggi dan belum ada tanda-tanda penurunan yang signifikan. Data per Selasa 26 Mei 2020, ada 415 kasus baru dengan total 23.165 pasien positif di seluruh Indonesia, " kata Netty, dalam keterangan resminya, Rabu (27/5).

Netty mengungkapkan, seharusnya new normal sebagaimana yang disampaikan WHO jangan ditangkap secara separuh-separuh oleh pemerintah. Pasalnya,  WHO juga memberikan penekanan, bahwa kebijakan new normal itu hanya berlaku bagi negara yang sudah berhasil melawan Covid-19, seperti China, Vietnam, Jerman, Taiwan, dan negara lainnya.

Merujuk syarat dari WHO itu, Netty menegaskan, Indonesia belum bisa menerapkan kebijakan tersebut. Selain itu, politikus perempuan PKS itu menyebut, bahwa selama ini penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah sangat berantakan, baik dari segi pencegahan maupun pengendalian.

"Apalagi, penanganan yang dilakukan pemerintah selama ini terlihat tidak maksimal dan berantakan, yang membuat rakyat bingung dengan cara pemerintah mengelola pemerintahan," ujarnya.

Sebagai contoh misalnya, kemampuan tes Covid-19 di Indonesia kualitasnya masih rendah. Selain itu, Indonesia juga belum melewati titik puncak pandemi Covid-19.

Atas dasar tersebut, Netty menegaskan, rencana new normal tidak masuk akal. Jika tetap dilakukan justru akan memicu gelombang kedua Covid-19 alias membuat kasus positif coronavirus melonjak.

Sponsored

Meskipun, pemerintah telah meninjau beberapa lokasi, tetapi ini saja belum cukup. "Apa pemerintah, bisa memastikan bahwa berbagai tempat publik seperti sekolah, perkantoran, pelabuhan, bandara, tempat ibadah, dan lain-lain sudah bisa menerapkan protokol pencegahan Covid-19, secara ketat? Kalau tidak ada jaminan, jangan buru-buru menerapkan new normal, " urai Netty.

Ihwal panduan kerja new normal yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), menurut Netty, panduan itu hanya mengurangi risiko terpapar, namun tidak menjamin tidak adanya penularan.

Lebih jauh, ia mengkritisi, soal aturan shift 3 bagi pekerja di bawah usia 50 tahun. Aturan ini dirasnya tidak tepat, karena berdasarkan data dari Gugus Tugas pasien positif Covid-19, di bawah usia 50 tahun itu mencapai 47%.

Terakhir, Netty mengimbau, Kemenkes juga dapat memastikan adanya perubahan dalam semua pelayanan kesehatan dan bukan hanya untuk kasus Covid-19 saja.

"Karena ini sangat penting, mengingat selain Covid-19 juga masih banyak penyakit-penyakit lainnya yang menghantui kita seperti TBC dan DBD. Di daerah-daerah terpencil, masih banyak yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, ini harus menjadi catatan pemerintah," tutupnya.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid