PKS: Luhut Pandjaitan harus jujur soal pandemi Covid-19

Anggota Komisi I DPR, Sukamta, meminta, para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bekerja asal pemimpin senang menghadapi lonjakan kasus Covid-19.

Dia menilai pernyataan Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan bahwa kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini sangat-sangat terkendali salah. Luhut memang menampik berbagai anggapan yang menyebutkan kondisi pandemi di Tanah Air tidak terkendali.

"Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali harus jujur menyampaikan kepada Presiden Jokowi mengenai kondisi sesungguhnya di lapangan. Jangan membuat laporan yang isinya agar presiden senang. Padahal, kondisi Indonesia tidak baik-baik saja," kata Sukamta kepada wartawan, Jumat (16/7).

Data terbaru jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia per 15 Juli 2021 mencapai 56.757 kasus dengan rata-rata penambahan kasus baru dalam seminggu terakhir 41.521. Sedangkan, kasus kematian berjumlah 982 kasus dengan 900 kematian rata-rata dalam 7 hari terakhir.

Dibandingkan dengan kasus baru di Amerika Serikat sejumlah 20,450 kasus, dengan kematian 211 orang. Sementara, India saat ini kasus baru mencapai 38,792 dengan kematian 624.

Brasil sebagai negara di Amerika Latin dengan kasus baru tertinggi mencapai 17,031 kasus, jumlah penduduknya yang mati karena Covid-19 mencapai 745. Hampir sama dengan Rusia dengan kasus kematian sejumlah 786 dan kasus baru 23,827.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini menyatakan, bahwa jumlah kasus baru dan kematian akibat Covid-19 dengan tren terus meningkat tinggi menunjukkan bahwa kondisi Covid-19 Indonesia tidak terkendali.

Merujuk data tersebut, Sukamta berpesan pemerintah harus jujur menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada publik.

"Langkah pemerintah harus jelas, terukur dan berdampak. Jangan terus menerus memainkan psikologi rakyat, membuat framing dengan statement-stament yang menyebutkan bahwa kasus Covid-19 bisa dikendalikan, Indonesia baik-baik saja," katanya.

"Langkah yang bisa dilakukan mulai dari penyiapan fasilitas kesehatan, optimalisasi nakes serta percepatan vaksinasi," sambung dia.

Kondisi nyata di lapangan, lanjut Sukamta, masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan yang memadai. "Akibatnya, kematian banyak terjadi ketika masyarakat sedang menjalani isolasi mandiri di rumah," kata dia.

Menurutnya, kematian di rumah sakit juga meningkat akibat pasien datang ke rumah sakit dengan kondisi kritis dan butuh penanganan segera. Tetapi, penanganan tidak bisa dilakukan secara maksmial karena jumlah ruang ICU tidak mencukupi, kekurangan pasokan oksigen, serta tenaga nakes terbatas.

"Fakta lainnya, masyarakat kesulitan membeli obat-obatan khusus Covid-19 dan kalaupun ada jumlahnya  terbatas dan harganya mahal," pungkas Sukamta.