PKS minta pemerintah cegah korupsi bansos terulang

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, meminta pemerintah serius mencegah kembali terulangnya penyalahgunaan wewenang dalam bantuan sosial (bansos) selama pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

"Belajar dari kasus korupsi bansos kemarin, pemerintah harus lebih serius menutup celah sistem yang bisa dimanfaatkan oknum-oknum tak punya hati nurani," katanya dalam keterangannya, Kamis (8/7).

Mengutip Indonesia Corruption Watch (ICW), Mardani mengatakan, pemberian bansos tunai dan bantuan usaha yang sangat rentan disalurkan tidak tepat sasaran. Alasannya, sering kali terjadi persoalan pemutakhiran data, penerima ganda juga petty corruption dalam bentuk pungutan liar (pungli) dan pemotongan masih bermunculan.

"Ke depankan mitigasi korupsi, salah satunya dengan mengefektifkan peran pengawas internal serta masyarakat. Harus dimulai dari pemerintah dengan keterbukaan informasi mengenai program-program diiringi dengan informasi pengadaan dan realisasinya. Publik amat berharap dalam beberapa bulan ke depan tidak ada kasus kutipan yang menjerat pejabat kita," tuturnya.

Agar penyaluran bansos tepat sasaran, Mardani menyarankan pemerintah mempercepat proses verifikasi rekening penerima perlu dilakukan. "Pastikan data penerima bantuan telah diperbaharui. Mobilitas kelompok masyarakat rentan miskin dan miskin berpotensi berubah dalam waktu cepat selama pandemi."

Selain itu, sambung anggota Komisi II DPR ini, relasi pemerintah ke masyarakat harus dibuat langsung tanpa perantara. Penyaluran secara elektronik dan kolaborasi dengan teknologi finansial (tekfin) dapat dilakukan. "Banyak fintech punya infrastruktur hampir di seluruh Indonesia," jelasnya.

Selanjutnya, koordinasi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sosial (Kemensos) tidak boleh kendur dengan harapan tak ada persoalan administrasi yang menghambat penyaluran bansos ke depannya.

"Jadikan belanja perlindungan sosial sebagai prioritas utama karena dampak PPKM dan ekonomi masyarakat jelas menurunkan tingkat konsumsi dan pelemahan daya beli," pungkas Mardani.