sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PKS: Pemerintah terlalu istimewakan WNA China

Pemerintah harus tegas dalam mencegah masuknya TKA yang diduga dapat menjadi sumber penularan Covid-19.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Rabu, 07 Jul 2021 08:24 WIB
PKS: Pemerintah terlalu istimewakan WNA China

Pemerintah dinilai tidak sensitif terhadap keadaan. Itu ditandai oleh masuknya 20 Warga Negara Asing (WNA) China ke Indonesia di tengah kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali. Kebijakan itu berlaku saat kasus Covid-19 di Indonesia terus merangkak naik.

Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, menilai, kehadiran WNA China menimbulkan pertanyaan, seolah-olah pemerintah mengistimewakan warga dari negara Tirai Bambu itu. "Ini akan menimbulkan pertanyaan publik, kenapa warga China diistimewakan dalam PPKM darurat. Apakah dengan dalih proyek strategis nasional maka hal ini dibiarkan terjadi?," kata Netty dalam keterangannya, Selasa (5/7).

Menurut Netty, PPKM darurat tidak menjamin terhentinya penyebaran virus Covid 19. Apalagi jika penerapannya setengah-setengah. Karena itu, dia meminta, agar pemerintah tegas dalam mencegah masuknya TKA yang diduga dapat menjadi sumber penularan.

"Jangan sampai publik menilai pemerintah hanya lip service dalam kebijakan pengendalian Covid-19. Kami khawatir PPKM darurat bisa jadi tidak efektif," kata anggota Fraksi PKS ini.

Netty menerangkan, PPKM akan efektif bila ada konsistensi kebijakan penanganan Covid-19 yang bermuara pada penurunan laju jumlah warga yang terkena virus mematikan tersebut.

"Pemerintah harus konsisten, jika ada kebijakan pengetatan maka pemberlakuannya harus diterapkan secara adil dan menyeluruh kepada warga maupun pendatang, di kawasan yang terkena aturan maupun tidak," ujar Netty.

Mengutip Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kata Netty, lonjakan kasus di Indonesia salah satunya diakibatkan adanya virus varian baru dengan daya sebar lebih kuat yang berasal dari luar negeri.

"Virus ini tidak cukup dilawan dengan sekadar menunjukkan sertifikasi vaksin dan hasil negatif test PCR sebelum berangkat. Tes seharusnya dilakukan juga di setiap pintu masuk negara dan bandara. Tidak ada jaminan selama perjalanan tidak terjadi penularan," ujarnya.

Sponsored

Taiwan dan Hong Kong menetapkan Indonesia sebagai negara berstatus risiko tinggi penularan Covid-19, seperti India. Jepang dan Arab Saudi pun diketahui melakukan pengetatan izin masuk bagi pendatang dari Indonesia.

Demi keselamatan rakyat dan martabat bangsa, pemerintah seharusnya melakukan hal yang sama terhadap pendatang yang berasal dari negara berisiko dan endemik varian baru Covid-19.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid