PKS tolak rencana pindah ibu kota

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Menurut Sekretaris Fraksi PKS di DPR, Sukamta, seharusnya fokus menyelesaikan masalah ekonomi nasional sebelum memikirkan pindah ibu kota. 

"Begitu banyak pekerjaan rumah kita yang mendesak, seperti deindustrialisasi dini, lapangan kerja, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan infrastruktur, perbaikan kinerja neraca perdagangan, iklim investasi, biaya investasi tinggi, dan pemenuhan kebutuhan pangan," ujar Sukamta di Jakarta, Minggu (29/9).

Menurut Sukamta, ada delapan alasan kuat penolakan tersebut. Pertama, wacana pemindahan ibu kota negara ternyata tidak muncul dalam dokumen perencanaan seperti RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2015-2019 dan juga dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.

Sebelumnya, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro sempat menyatakan rencana pemindahan ibu kota negara telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

Namun, setelah dicek, menurut Sukamta, wujudnya baru dalam bentuk draf rencana teknokratik. "Artinya, RPJMN 2020-2024 ini belum menjadi dokumen perencanaan yang disahkan dalam bentuk peraturan presiden," ujarnya.

Kedua, dokumen kajian yang disampaikan Menteri PPN/Bappenas belum mendalam. Pasalnya, data dan kajian yang disajikan tidak memuat hitungan dan kalkulasi secara rinci serta analisis yang mendalam berdasar berbagai teori mengenai pemindahan ibu kota negara.

Ketiga, persoalan sumber daya manusia (SDM) para aparatur negara yang akan ikut terdampak. "Hal ini akan menjadi permasalahan mikro karena kepindahan ASN itu tentunya kemungkinan besar akan diikuti oleh kepindahan keluarganya yang notabene akan membutuhkan fasilitas-fasilitas kehidupan, seperti hunian, sekolah, rumah sakit dan seterusnya," katanya.

Keempat, biaya perpindahan ibu kota yang tidak sedikit, yaitu mencapai Rp466 triliun dan 19% di antaranya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kelima, dari aspek distribusi PDB Indonesia tahun 2018 menurut pulau yang sebagian besar di Jawa terutama di DKI (17,3 persen). Kalimantan Timur hanya menyumbang sekitar 4,26 persen," katanya.

Keenam, Pulau Kalimantan termasuk Kalimantan Timur selama ini dikenal sebagai "paru-paru dunia" karena luasnya hutan tropis di pulau tersebut mencapai 40,8 juta hektare dan Kalimantan Timur menyumbang 12,6 juta hektare.

Meskipun konsep yang ditawarkan pemerintah dalam wacana pemindahan ibu kota ini adalah "forest city" seperti di London, namun belum ada konsep yang utuh yang ditawarkan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut.

"Pada prinsipnya, kami tidak ingin pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ini nantinya membawa dampak yang buruk terhadap eksistensi ekosistem dan sumber daya air di sana," ujarnya.

Ketujuh, salah satu alasan utama pemerintah mewacanakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur karena Jakarta dianggap sudah tidak layak menjadi ibu kota mengingat banyaknya masalah yang terjadi di kawasan perkotaannya seperti kemacetan, polusi udara, banjir, sampah dan lain-lain.

Menurut Sukamta, PKS mengusulkan pemerntah juga menyusun kajian teknis untuk menanggulangi persoalan-persoalan ibu kota yang disusun bersama pemerintah daerah setempat, para akademisi, dan aliansi masyarakat.

Kedelapan, pemerintah perlu mempertimbangkan posisi Kalimantan Timur yang berdekatan secara geografis dengan Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang sedang masih menjadi wilayah sengketa antara Tiongkok dengan lima negara Asia lainnya. (Ant)