Polisi waspada potensi ancaman teroris saat pemilu

Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S. Pane mengingatkan polisi terkait potensi ancaman teroris yang ingin mengacaukan ajang Pilpres 2019. 

Menurut Neta, manuver kelompok radikal dan eks teroris perlu diwaspadai. Sebab bukan mustahil kelompok tersebut membuat kekacauan menjelang pilpres maupun pascapilpres.  

IPW menilai dalam menyikapi tumbuh suburnya kelompok radikal dan eks teroris ini, Polri terkesan gamang dan khawatir mendapat perundungan karena anggapan tidak netral. IPW menilai, sejumlah kelompok berkamuflase di balik eforia partai politik. 

IPW mendata ada sejumlah daerah yang kelompok radikal dan eks terorisnya tumbuh subur dan bangkit. Seperti misalnya: Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Papua. 

Neta mengatakan, konsentrasi jajaran kepolisian untuk mengamankan proses pileg dan pilpres sepertinya membuat kelompok radikal dan eks teroris mendapat cela untuk tumbuh dan berkembang. 

Apalagi menurutnya, kelompok-kelompok ini bermain antara eforia dan dinamika politik yang kian panas serta adanya partai partai politik yang haus dukungan untuk mengamankan ektabilitas. 

IPW berharap jajaran kepolisian merapatkan barisan dan melakukan deteksi dini serta melakukan antisipasi pada kelompok kelompok radikal dan eks teroris yang mendapat cela ini. Agar mereka tidak mengkoptasi eforia maupun dinamika tahun politik 2019 untuk membuat kekacauan. 

Kasus rentetan pembakaran mobil di Jawa Tengah dan penembakan yang terus terjadi di Papua adalah gambaran kelompok radikal mendapat peluang untuk beraksi. Untuk itu, dia menyarankan Polri perlu makin memaksimalkan Polsek dan polresnya dalam melakukan pagar betis. 

"TNI dan Polri harus menjadi garda terdepan untuk mengamankan bahwa NKRI adalah harga mati dan Pancasila berserta Bhineka Tunggal Ika adalah pondasi bangsa yang tidak bisa diganggu gugat," kata Neta. 

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Polisi Suhardi Alius mengatakan, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD berperan penting dan efektif dalam membantu mencegah penyebaran paham radikal terorisme agar tidak meluas di tengah masyarakat. 

Kopassus disebut bahkan efektif karena memiliki kemampuan teritorial karena dapat memetakan dan mendeteksi kondisi tertentu khususnya saat pemilu. Suhardi saat memberikan pembekalan kepada jajaran prajurit Kopassus tentang pencegahan paham radikal terorisme di Balai Komando, kompleks Makopassus, Cijantung, Jakarta mengaku pihaknya juga dibantu Kopassus. 

Bahkan, selama ini Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT juga selalu dari Kopassus.

Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen I Nyoman Cantiasa berharap seluruh prajurit Kopassus memahami perkembangan terorisme saat ini dan juga mantan-mantan teroris, termasuk para korban dari aksi terorisme, setelah mendapat pembekalan dari Kepala BNPT.

BNPT bersama jajarannya diharapkan bisa terus menjalin komunikasi dengan satuan yang dipimpinnya pihaknya juga siap jika Kopassus sebagai satuan operasional ikut dilibatkan oleh BNPT dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia, baik dalam upaya pencegahan maupun penindakan.

"Kami juga punya Satuan 81/Gultor yang tugasnya mengatasi terorisme. Jadi, kami harus ada ikatan maupun komunikasi dengan BNPT dalam rangka penindakan aksi teror yang ada di Indonesia," ujar mantan Komandan Satuan 81/Gultor Kopassus ini.