sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kasus karhutla, polisi periksa Bupati Pelalawan soal korporasi Malaysia

Sebanyak 9 perusahaan yang ditetapkan tersangka kasus Karhutla oleh pemerintah digugat perdata dengan nilai total Rp3,15 triliun.

Ayu mumpuni
Ayu mumpuni Kamis, 03 Okt 2019 10:16 WIB
Kasus karhutla, polisi periksa Bupati Pelalawan soal korporasi Malaysia
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 373.109
Dirawat 64.032
Meninggal 12.857
Sembuh 297.509

Bupati Pelalawan, Riau, Muhammad Harris menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri terkait kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di daerahnya. Harris diketahui diperiksa polisi sejak pukul 08.00 WIB 

Dalam kasus ini, Harris yang memenuhi panggilan penyidik diperiksa sebagai saksi. Saat ditemui di kantor Bareskrim Polri, Harris mengatakan, polisi akan meminta keterangannya terkait kasus karhutla yang diduga dilakukan oleh korporasi milik Malaysia.

“Ini ada karhutla (kebakaran hutan dan lahan) di Riau. Ada beberapa perusahaan di Riau, PT AD itu perusahaan Malaysia. Diminta keterangan ke sini sejauh mana izinnya,” kata Harris saat tiba di Bareskrim Polri, Kamis (3/10).

Menurut Harris, dirinya tidak mempunyai urusan terkait izin PT AD. Pasalnya, kata dia, ada kementerian terkait yang lebih mempunyai wewenang. Walau begitu, Harris mengetahui PT AD telah memperoleh izin sejak 2016. 

"Itu dulu ada satu rekomendasi tahun 2006. Tapi dilanjutkan dengan pelepasan kawasan, waktu itu," ucap Harris.

Harris mengaku baru mengetahui kasus karhutla di Riau yang menyeret PT AD ketika memenuhi panggilan penyidik Mabes Polri. Selama ini, Harris mengaku tak tahu karena tengah fokus memadamkan api, sehingga tidak mendeteksi adanya perbuatan sengaja untuk membakar lahan dan hutan yang dilakukan PT AD. 

"Saya saja baru tahu dari orang mabes juga. Itu kebakaran di dalam kebun dia (PT AD). Kita sibuk memadamkan yang lain," ujar Harris.

Sementara itu, sebelumnya 9 perusahaan yang ditetapkan tersangka kasus Karhutla oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan.

Sponsored

"Dari 9 gugatan perdata yang telah inkrah itu nilai gugatannya Rp3,15 triliun," kata Direktorat Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK, Rasio Ridho Sani.

Sejauh ini penegakan hukum yang dilakukan KLHK berupa pemberian sanksi administratif sebanyak 212. Kemudian 17 gugatan hukum hingga pemidanaan. Terkait pemberian sanksi administrasi, sebanyak 77 berupa paksaan pemerintah, 16 pembekuan izin, 3 pencabutan izin dan 115 pemberian surat peringatan.

Saat ini, kementerian terkait melalui Dirjen Gakkum sedang memproses eksekusi terhadap putusan-putusan yang telah inkrah. Proses eksekusi akan dilakukan dan bekerjasama dengan pengadilan negeri tempat perusahaan berada.

Pemerintah terus berkoordinasi secara intensif bersama pengadilan negeri untuk mempercepat eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap itu. Dari total nilai Rp3,15 triliun tersebut, baru Rp78 miliar yang disetorkan ke rekening negara.

"Uang tersebut masuk ke rekening negara karena termasuk penerimaan negara bukan pajak," kata Rasio.

Sedangkan sisanya, pemerintah masih dalam proses upaya penegakan hukum. Sebagai contoh eksekusi di Pengadilan Negeri (PN) Nagan Raya Aceh dengan nilai Rp360 miliar terhadap kasus Karhutla di wilayah PT Kallista Alam.

Koordinasi terus dilakukan dan saat ini dalam tahap penilaian aset PT Kallista Alam yang akan dilelang untuk membayar ganti rugi tersebut. Pemerintah juga sedang memproses pengiriman surat ke sejumlah pengadilan negeri untuk segera melakukan pemanggilan pihak terkait.

"Ada tujuh surat sudah kami kirimkan ke pengadilan, artinya ada tujuh perusahaan harus membayar ganti rugi ini," ujar Rasio.

Berita Lainnya