Polisi tangani 55 kasus penyelewengan bansos

Polri telah menangani 55 kasus dugaan penyelewengan bantuan sosial (bansos) selama pandemi Covid-19. Kasus tersebut tersebar di 12 kepolisian daerah atau polda.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Awi Setiyono menyebutkan, Polda Sumatra Utara menangani paling banyak kasus penyelewengan dana bansos, yakni 31 kasus.

"Polda Riau lima kasus, Polda NTT, Banten, Sulawesi Tengah (Sulteng) menangani tiga kasus. Polda Jatim, Maluku Utara (Malut), dan Nusa Tenggara Barat (NTB) menangani dua kasus. Selanjutnya, Polda Kalimantan Tengah (Kalteng), Kepulauan Riau (Kepri), Sulawesi Barat (Sulbar), dan Sumatra Barat (Sumbar) menangani satu kasus," tutur Awi, Selasa (14/7).

Awi membeberkan, penyelwengan bansos dilakukan lewat beberapa modus. Yakni pemotongan atau pembagian dan tidak merata, pemotongan atas dasar keadilan, pemotongan dana untuk uang lelah, pengurangan timbangan paket bantuan, dan pembagian tidak transparan. 

Namun, menurut Awi, dari modus-modus itu masih didalami karena sebagian penerima bansos mengaku telah menyetujui adanya pemotongan. "Penyidik masih terus mendalami tanpa menggangu jalannya distribusi," ucapnya.

Sumatra Utara menjadi wilayah paling banyak menangani kasus dugaan penyelewengan bansos setelah adanya warga di Medan, Pematang Siantar, Toba, Samosir, dan Deli Serdang mengaku, terjadi indikasi penyelewengan bansos dari pemerintah. 

Kasus tersebut, kemudian dalam penyelidikan dan dipastikan para pelaku akan ditindak tegas apabila terbukti melakukan penyelewengan.

Kapolda Sumatra Utara, Irjen Martuani Somir, sebelumnya mengungkapkan, para pelaku yang terbukti melakukan penyelewengan bansos akan dikenakan pasal tindak pidana korupsi. Kendati demikian, ia tidak menyebut berapa saksi yang telah diperiksa dalam penyelidikan itu.