Polisi ungkap motif akun penyebar hoaks Opposite6890

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, mengatakan Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri telah berhasil mengidentifikasi akun @Opposite6890, selaku penyebar hoaks terkait adanya ratusan buzzer dari pihak kepolisian yang mendukung pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

"Kita sudah dapat profilnya, yang jelas bahwa apa yang disampaikan di media sosial tersebut tak benar," kata Dedi di Kantor Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/3).

Dedi memastikan, pihaknya akan memburu pelaku penyebar hoaks yang menyebarkan isu tersebut di media sosial. Namun demikian, ia meminta kepada masyarakat agar bisa bersabar dan memberi waktu kepada Polri untuk memgungkap kasus tersebut.

"Berikan kesempatan pada Direktorat Siber untuk memeriksa secara komprehensif," ucapnya.

Menurut Dedi, ada beberapa pihak yang sengaja memainkan isu soal buzzer kepolisian yang mendukung Jokowi-Ma’ruf, semata-mata untuk membuat propaganda di media sosial. Tujuannya, ingin menggangu jalannya proses Pemilu 2019.

Sebagai contoh, kata Dedi, pada November hingga Desember 2018 lalu ada pihak yang sengaja memainkan isu KTP elektronik tercecer di Jakarta Timur. Adapun sasarannya yakni untuk menyerang Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Contoh berikutnya, pada Desember 2018 hingga Januari 2019. Dedi menjelaskan, muncul isu hoaks mengenai adanya 7 kontainer surat suara tercoblos untuk paslon nomor urut 01 yang masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Adapun pihak yang menjadi sasaran dari isu tersebut ialah penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.

“Ini ada agenda propaganda khusus sepertinya di media sosial. Pola-pola seperti ini sudah kami petakan,” katanya. "Saya tegaskan lagi kalau Polri ini netral. Tidak ada yang boleh dukung-mendukung.”

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri, Bimo Suryono, mengatakan pihaknya tidak percaya dengan informasi yang disebarkan akun @Opposite6890. Ia meyakini, institusi Polri merupakan lembaga yang netral dan tidak terafilisi partai politik mana pun.

"Terlalu berisiko kalau penegak hukum bermain seperti itu (buzzer)," kata Bimo. 

Terlebih, kata Bimo, saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri telah mengalami peningkatan. Hal ini merupakan bukti bahwa kinerja kepolisian untuk mengamankan negara dapat bekerja dengan baik.