Politik dinasti berpotensi 'lahirkan' korupsi

Sejumlah bakal calon kepala daerah yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 terindikasi memiliki garis kekerabatan dengan elite atau politik dinasti. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat sejumlah dampak permasalahan didalamnya.

Pertama, terang peneliti ICW, Egi Primayogha, bakal calon itu mempunyai nafsu melanggengkan kekuasaan. Ini akan berakibat pada terjadinya korupsi.

"Namanya nafsu biasanya enggak bisa dikendalikan dan pada akirnya bisa berujung pada korupsi, pelanggaran HAM, dan sebagainya," ujarnya dalam webinar "Pilkada 2020 Uang & Dinasti" yang disiarkan via akun Facebook ICW, Kamis (22/7).

Kedua, kewenangannya takkan dipakai untuk kepentingan publik saat menjabat. Namun, bakal mengutamakan kepentingan golongan atau keluarga.

Terdapat sejumlah bakal calon kepala daerah yang memiliki ikatan keluarga dengan elite. Anak kandung Sekretaris Kabinet sekaligus politikus PDIP Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramono, di Pilbup Kediri, salah satunya.

Kemudian, anak dan menantu Presiden sekaligus politikus PDIP Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, di Pilwali Surakarta dan Pilwali Medan; putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, di Pilwali Tangerang Selatan; serta keponakan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, di Pilwali Tangerang Selatan.

Egi menilai, politik dinasti di Indonesia terjadi sejak masa lampau. Beberapa faktor memengaruhi fenomena tersebut.

"Pertama, nilai feodalismenya masih kuat. Bagaimanapun nepotisme yang paling banyak sekarangan, adalah warisan dari nilai-nilai feodalisme. Kedua, sisa psikologis kerajaan atau kesultanan itu masih ada di negara kita. Akhirnya itu berujung pada personalisasi tokoh," tuturnya.