Politikus PAN: Siapa mau divaksin? Enggak ada yang mau

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, merasa janggal dengan program vaksinasi Covid-19 yang digaungkan pemerintah. Dia menilai, terdapat inkonsistensi dalam program pemberian vaksin SARS-CoV-2 kepada masyarakat.

"Saya melihat ada ketidakkonsistenan pemerintah di dalam program pemberian vaksin. Salah satu contoh, misalnya, kemarin itu Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) diadakan vaksinasi pada bulan November, ini sekarang kita sudah di pertengahan November. Tetapi, vaksinya belum ada," kata Saleh dalam dalam rapat dengar pendapat dengan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

Politikus PAN itu juga merasa tidak yakin vaksinasi terlaksana, meski terjadi pergeseran waktu pada Desember 2020. Pasalnya, lanjut Saleh, perkembangan uji klinis yang dilakukan oleh sejumlah kandidat produsen vaksin dinilai belum menunjukkan hasil signifikan hingga saat ini.

"Setahu saya, kerja sama pemerintah kita dengan luar negeri itu, itu terkait dengan vaksinasi ini kan juga belum ada yang katakanlah menghasilkan suatu produk, yang bisa untuk disuntikkan, atau diinjeksi kepada masyarakat kita," tutur Saleh.

Dia memberi contoh kerjasama Sinovac dan Bio Farma yang masih tahap uji klinis, dan diprediksi akan keluar hasilnya pada Maret 2021.

"Kalau misalnya bulan Maret diketahui hasilnya, belum tentu juga bisa langsung diproduksi dalam jumlah besar seperti yang diapaparkan oleh kementerian," ucap dia.

Terlebih, dengan jumlah target masyarakat yang akan divaksin oleh pemerintah terlampau besar. Saleh ragu, kandidat vaksin dapat memenuhi kebutuhan vaksinasi di Indonesia.

"Sementara perusahaan lain itu, katakanlah Astrazeneca itu setahu saya baru Letter Of Intern, itu masih niat untuk memproduksi, belum ada secara khusus MoU antara Indonesia dengan mereka. Begitu juga dengan perusahana lain seperti Cansino dan seterusnya," terang Saleh.

Di samping itu, Saleh juga mempertanyakan prosedur dan aturan hukum pemerintah terhadap masyarakat yang tidak ingin divaksin. Sebab, sebagian besar masyarakat di dapilnya tidak ingin divaksin Covid-19.

"Jadi kalau ditanya siapa yang mau divaksin? enggak ada yang mau divaksin. Malah mereka minta supaya pejabat tinggi dulu kalau bisa presiden dulu, kemudian menteri, kemudian anggota DPR, kemudian pejabat tinggi lain," tutur dia.

Saleh pun menyayangkan dengan adanya aturan daerah yang akan mengenakan denda kepada masyarakat tidak ingin divaksin, seperti Pemprov DKI Jakarta. Dia pun mempertanyakan efektivitas pengenaan denda tersebut dalam menangkal Covid-19.

"Semakin banyak orang yang membayar denda, ya semakin banyak yang tersebar virus, kenapa? Ya orang yang tidak divaksin akan tetap bermasalah dengan Covid-19 karena dia tidak imun tidak kebal," ujar dia.

"Nah karena itu, jangan karena orang yang punya duit, ada yang enggak punya duit. Kalau enggak punya duit gimana? Apakah kita mau paksa juga harus membayar Rp5 juta?  Itu namanya negara zalim, enggak boleh negara seperti itu," pungkas Saleh.