Politikus PPP usulkan reideologi pada WNI eks ISIS

Anggota Komisi I DPR Fraksi PPP Syaifullah Tamliha, mengusulkan kepada pemerintah guna melakukan reideologi terhadap 600 WNI eks ISIS di Suriah. Usulan tersebut sebagai respons atas wacana pemulangan 600 WNI eks ISIS tersebut oleh Pemerintah.

Reideologi penting dilakukan karena 600 WNI tersebut sempat beralih ideologi dari Pancasila ke ISIS. Dalam hal ini, BNPT dan BIN diharapkan bisa berperan optimal dalam proses reideologi tersebut.

"Kalau perlu mereka wajib mengikuti bela negara sehingga otaknya bisa dicuci, tidak menular ke masyarakat Indonesia yang lain," kata Syaifulla di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2). 

Bagaimanapun, lanjut dia, negara wajib melindungi masyarakat dari paham radikal, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Oleh sebab itu, jika pemerintah ingin memulangkan 600 WNI eks ISIS tersebut, hendaknya terlebih dahulu melakukan rapat terbatas.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Syaifullah, lebih baik mengajak menteri terkait untuk menyusun seluruh mekanisme kepulangan. Selain itu, harus juga mengoptimalkan proses reideologi tadi.

"Pemerintah belum bersikap, rencana doang. Nah dari itu akan kita (Komisi I) pertanyakan ke Menteri Luar Negeri," jelas dia.

Lebih jauh, Syaifullah mengatakan, pemulangan WNI eks ISIS bukanlah hal baru. Hingga 2019, sudah 16.000 orang WNI eks ISIS kembali ke Tanah Air. Sejauh ini WNI eks ISIS yang kembali, terlacak oleh BNPT, BIN, dan TNI. Sehingga kegiatan mereka dapat dimonitor.

"Kalau mereka tidak melakukan sesuatu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah sekarang dengan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hasil revisi terbaru, mereka yang pulang dari Indonesia terdeteksi teroris," ujar Syaifullah.

Itulah sebabnya Syaifullah mendorong agar keberadaan eks ISIS ini bisa diumumkan oleh pihak yang berwenang. Ia menganalogikannya dengan apa yang dilakukan KPU kepada eks koruptor.