Politisi ikut 'main' lobster, KIARA: Nelayan hanya jadi korban eksploitasi

Keterlibatan para politisi di balik perusahaan ekspor benih lobster dinilai sebagai ironi kebijakan publik yang seharusnya diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran nelayan, bukan untuk kemakmuran para pengusaha dan politisi. 

“Inilah ironi besar kebijakan publik KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Nelayan hanya menjadi korban eksploitasi, tetapi pengusaha dan politisi tetap menjadi aktor pertama penerima keuntungan kebijakan ini,” ungkap Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati via keterangan tertulis, Senin (6/7).

Untuk itu, Susan mendesak Menteri Edhy Prabowo untuk di-reshuffle dari kabinet karena terbukti tidak bekerja untuk kepentingan masyarakat, khususnya nelayan lobster.

Sebaliknya, sambung Susan, ia bekerja untuk para pengusaha dan politisi.

“Edhy Prabowo sudah tak pantas duduk di kursi Menteri KP karena tidak bekerja untuk kepentingan masyarakat, khususnya nelayan lobster. Ia harus direshuffle dan diganti oleh Menteri yang memiliki keberpihakan terhadap nelayan di seluruh Indonesia,” pungkasnya. 

KIARA lantas membeberkan daftar politisi yang terlibat di balik perusahaan izin ekspor benih lobster Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni: