Polri atensi kebocoran data di situs web Pemkab Magelang

Bareskrim Polri memberikan atensi atas kebocoran data yang terjadi di beberapa pemerintah daerah (pemda), salah satunya Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (Jateng).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono, menjelaskan, belum ada laporan polisi yang masuk dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri sampai saat ini. Namun, polisi akan mengikuti perkembangan kebocoran data itu untuk mengetahui langkah tindak lanjutnya.

"Sampai saat ini, belum ada laporan, tetapi Polri tetap atensi masalah kebocoran data-data kependudukan," katanya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (8/6).

Sebagai bentuk antisipasi, menurutnya, Polri semakin mengintensifkan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Apabila ditemukan adanya tindak pidana, Pori akan langsung memproses secara hukum.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri, tentunya berkoordinasi dengan BSSN dan Kominfo," tuturnya.

Setelah kebocoran data penduduk di BPJS Kesehatan, belakangan ramai data masyarakat di situs resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang. Data tersebut dapat diakses siapa saja seperti disodorkan dengan sengaja kepada khalayak umum.

Dalam kasus kebocoran data BPJS Kesehatan sendiri, penyidik hinggak kini telah memeriksa sembilan saksi. Dugaan kuat telah terjadi peretasan hingga data itu diperjualbelikan dalam situs Raid Forum.