Polri bantah lakukan pemetaan dukungan capres cawapres

Netralitas Polri pada Pemilu 2019 kembali dipertanyakan, Polri dituding telah melakukan pemetaan dukungan atas salah satu calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres). 

Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar mengaku memiliki data berupa berkas Microsoft Excel di sejumlah Kantor Polisi Resor dan Sektor. Data tersebut berisikan tentang pemetaan dukungan masyarakat dan kelompok terhadap capres dan cawapres. 

Menanggapi tudingan tersebut, Mabes Polri membantah adanya pemetaan dukungan masyarakat terhadap capres-cawapres di tingkat Resor dan Sektor. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo meyakini kalau Polri tetap mempertahankan netralitasnya dalam pemilu. 

Apalagi menurutnya Kapolri telah memerintahkan dengan tegas melalui surat telegram resmi beberapa waktu lalu menjaga netralitas. Meski begitu, apabila ada anggotanya yang tidak netral, Polri akan memberikan sanksi tegas kepada setiap anggotanya. 

"Polri menjaga netralitas dalam kontestasi pemilu. Hal tersebut sudah ditekankan melalui SE dan TR Kadiv Propam dan TR langsung dari Kapolri ke seluruh jajaran," kata Dedi.

Sementara itu Direktur Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane mengungkapkan informasi yang didapatnya mengenai hal tersebut bukanlah kegiatan pendataan. Menurut Neta kegiatan tersebut adalah sosialisasi yang dilakukan Polri kepada masyarakat agar tidak golput.

“Saya belum dapat informasi soal itu. Yang saya dapat info Polri mensosialisasikan agar pada hari H pilpres masyarakat datang ke TPS untuk mencoblos dan tidak golput serta menciptakan pemilu yang damai,” tuturnya kepada Alinea.id.

Neta menambahkan menjelang pemilu isu yang berkaitan dengan netralitas Polri memang banyak berkembang. Dugaan adanya pendataan itu pun menurut Neta bisa jadi sengaja diangkat menjelang pemilu.

Neta berharap Polri tidak terpengaruh dan terus bekerja menjaga keamanan masyarakat agar tercipta pemilu damai.