sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Polri: Data investasi bodong Kampoeng Kurma amburadul

Penyidik saat ini tengah menginventarisasi korban yang telah membayar.

Ayu mumpuni
Ayu mumpuni Jumat, 27 Nov 2020 20:33 WIB
Polri: Data investasi bodong Kampoeng Kurma amburadul
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 939.948
Dirawat 149.388
Meninggal 26.857
Sembuh 763.703

Polri mengalami kesulitan mengumpulkan data kerugian korban imvestasi bodong Kampoeng Kurma. Sejauh ini, yang diketahui mencapai 2.000 orang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Awi Setiyono, menyatakan, data kerugian korban dibutuhkan untuk mengetahui kerugian dalam perkara tersebut.

"Harus diklarifikasi mana yang sudah bayar full dan yang sudah DP (uang muka, red). Kalau datanya lengkap, sih, gampang, tetapi yang jadi masalah datanya amburadul," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (27/11).

Sejauh ini baru dilakukan pemeriksaan terhadap 35 orang. Satu di antaranya merupakan pendiri Kampoeng Kurma, Arfah Al Hafidz.

"Iya, itu (Arfah) sudah dilakukan pemeriksaan," ucapnya.

Bareskrim Polri tengah menelusuri aset guna mengumpulkan alat bukti dugaan investasi bodong PT Kampoeng Kurma Group. Polri memperkirakan sebanyak 2.000 nasabah menjadi korban penipuan dengan uang yang terkumpul senilai Rp333 miliar.

Uang itu terkumpul sejak 2017 hingga awal 2020. Namun, rencana pembangunan di Kampoeng Kurma baru berjalan sedikit.

"Ditemukan juga ada sekitar enam lokasi kavling yang tersebar mulai dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Lebak, dan juga Kabupaten lainnya. Jadi, banyak hal dipalsukan oleh PT Kampoeng Kurma Group ini," kata Awi, kemarin.

Sponsored

Menurutnya, Kampoeng Kurma menawarkan 4.248 kavling dilengkapi sarana prasarana serta bonus pohon kurma kepada nasabah. Penawaran dilakukan melalui label, iklan, dan promosi penjualan barang. 

"Fakta yang ditemukan penyelidik Bareskrim Polri waktu itu, sebagian besar dari transaksi 2.000 korban itu tidak ada bonus apa pun yang dijanjikan," tuturnya.

Setelah dilakukan penyidikan, ditemukan tidak adanya akta jual beli (AJB) tanah dan izin usaha perusahaan perantara perdagangan properti (SIUP4) atas kavling yang ditawarkan. Bahkan, sang pemilik menawarkan sambil membeli kavling-kavling itu.

Berita Lainnya
×
img