sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Polri: Pelanggaran Pilkada 2020 telah mencapai 48 kasus

Pelanggaran paling banyak menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

Ayu mumpuni
Ayu mumpuni Selasa, 27 Okt 2020 17:05 WIB
Polri: Pelanggaran Pilkada 2020 telah mencapai 48 kasus
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 527.999
Dirawat 66.752
Meninggal 16.646
Sembuh 441.983

Kasus tindak pidana dalam proses Pilkada Serentak 2020 didominasi tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (paslon). Sampai saat ini, Polri telah menangani puluhan kasus pesta demokrasi lokal.

"Tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu paslon 20 perkara," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Awi Setiyono di konferensi pers secara daring, Selasa (27/10).

Awi menyebut, sampai saat ini Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah menerima 205 aduan. Kemudian, dari aduan tersebut diteliti dan mendapati hasil 48 aduan masuk dalam tindak pidana.

Sampai saat ini, penyidik telah melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti atas dua perkara. Pelimpahan berkas tahap pertama tiga perkara, berkas P19 sebanyak satu perkara, berkas P21 tiga perkara, penyelidikan 27 perkara, dan SP3 kasus tujuh perkara.

Sponsored

Selain tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu paslon, pelanggaran paling banyak kedua adalah politik uang. "Money politic (politik uang) enam perkara," tutur Awi.

Awi menuturkan pelanggaran lainnya, yakni pemalsuan empat perkara, tidak melaksanakan verifikasi dan rekap dukungan empat perkara, mutasi pejabat enam bulan sebelum paslon dua perkara, menghilangkan hak seseorang jadi calon dua perkara, dan mahar politik satu perkara. 

Lalu, menghalangi penyelenggara pemilihan melaksanakan tugas tiga perkara, kampanye dengan menghina, menghasut, sara tiga perkara, kampanye dengan kekerasan atau ancaman atau menganjurkan kekerasan satu perkara, dan kampanye libatkan pihak yang dilarang dua perkara.

Berita Lainnya