Positive rate harus jadi indikator evaluasi PPKM darurat

Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah menjadikan perbandingan antara kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes (positive rate) sebagai acuan dalam mengevaluasi penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021.

Dia menyatakan demikian lantaran kasus harian dalam tiga hari terakhir menurun karena jumlah tes yang dilakukan susut. Sementara itu, positive rate per 19 Juli 2021 masih sangat tinggi (26,88%), jauh di atas ambang nilai Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5%.

"Jadi, untuk evaluasi PPKM darurat jilid II, nanti gunakan angka positive rate sebagai acuan," ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dalam keterangan tertulis, Kamis (22/7).

"Untuk BOR (tingkat keterisian tempat tidur) yang disebut menurun, data Kemenkes per 19 Juli (menyebutkan), 26 kabupaten/kota masih di atas 91% bahkan 2 kabupaten angka BOR-nya mencapai 100%. Hanya 2 kabupaten/kota yang angka BOR di bawah standar WHO, 60%. Artinya, angka BOR kita masih cukup tinggi," imbuhnya.

Mufida menghargai keputusan pemerintah memperpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli dan akan dievaluasi secara bertahap. Namun, pembatasan harus dibarengi dengan akselerasi distribusi bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak.

"Masyarakat sudah menahan diri sejak 3 Juli, baru ada bantuan sosial turun pekan terakhir PPKM darurat jilid I. Jadi kalau presiden menyebut ada Rp55,21 triliun untuk bantuan sosial dengan berbagai bentuk, catatan saya hanya satu, segera cairkan untuk rakyat. Jangan berlarut-larut lagi di tataran teknis. Rakyat sudah bersabar," tuturnya.

Dirinya juga meminta selama perpanjangan PPKM darurat, indikator sistem kesehatan juga diperbaiki. "Turunkan positive rate, turunkan BOR, realisasi cepat penyediaan 2 juta obat untuk pasien isoman, kepastian persediaan oksigen bagi pasien isoman maupun yang dirawat di RS."

Selain itu, meminta target 1-2 juta vaksinasi per hari direalisasikan selama perpanjangan PPKM darurat. Alasannya, agar kekebalan komunal (herd immunity) terbentuk pada 2021.

"Kalau kemarin tercapai 1 juta vaksinasi per hari dalam satu hari, kenapa hari-hari setelahnya tidak tercapai lagi?" tanya Mufida. "Kami sebagai Anggota Komisi IX dari PKS, mendukung penuh proses vaksinasi ini."