Potensi dampak La Nina, BNPB minta NTT hingga Maluku waspada

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan adanya potensi bahaya kekeringan meteorologis di beberapa wilayah. Di sisi lain, sejumlah wilayah di Indonesia juga akan mengalami dampak cuaca ekstrem akibat fenomena La Nina.

Oleh karena itu, BNPB meminta kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di empat wilayah administrasi di tingkat provinsi. Yaitu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, dan Maluku. BNPB telah menyampaikan surat edaran peringatan dini dan kesiapsiagaan menghadapi bahaya tersebut, sejak 15 Oktober 2020.

Peringatan dini dan kesiapsiagaan tersebut merujuk pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tentang pemutakhiran data hingga 10 Oktober 2020. Berdasarkan data BMKG, sebagian wilayah diprediksi mengalami kekeringan meteorologis dengan status waspada hingga awas. Kekeringan meteorologi ini disebabkan karena tingkat curah hujan suatu daerah berada di bawah normal.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan mengatakan, pihaknya telah merekomendasikan beberapa langkah. BPBD diharapkan untuk melakukan pemantauan sistem peringatan dini terkait kebakaran hutan dan lahan melalui situs bmkg.go.id, modis-catalog.lapan.go.id dan inarisk.bnpb.go.id. Pengecekan lapangan akan dibantu dinas terkait. Kemudian, BPBD harus mengupayakan kesiapsiagaan pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat terkait ancaman kekeringan di masing-masing wilayah.

“Upaya tersebut dapat berupa penyiapan logistik dan peralatan seperti tangki air bersih, pompa air di tiap kecamatan teridentifikasi mengalami kekeringan,” ujar Lilik dalam keterangan tertulis, Senin (19/10).

Ia juga meminta upaya penguatan dalam bentuk kampanye hemat air dengan memanen air hujan dan memanfaatkan air limbah rumah tangga yang relatif bersih. Selain itu, dilakukan pula koordinasi multipihak dalam penyiapan alternatif kebijakan pemenuhan kebutuhan air di masyarakat melalui penyiapan sumur bor dan pengaturan distribusi air.

Terkait dengan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Lilik menyebutkan, perlu dilakukan, pengecekan serta penyiapan sarana dan prasarana pendukung pemadaman kebakaran. Pengkoordinasian kesiapan mekanisme tanggap darurat atau penangggulangan bersama dengan multipihak (termasuk, TNI dan Polri) di daerah diharapkan dapat menguatkan kesiapsiagaan masyarakat.

“Lalu dilakukan upaya melalui sosialisasi dan edukasi di media elektronik serta informasi lainnya, termasuk memasang papan informasi pelarangan membakar hutan dan juga hukumannya,” tutur Lilik.

Ia menuntut Pemda melakukan tindakan pencegahan pembakaran dan pemadaman dini untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas dan kesulitan pengendalian pemadaman di lapangan. Pemda juga diminta melakukan pemutakhiran dan simulasi rencana kontinjensi menghadapi bencana kekeringan dan karhutla. “Terlebih dalam konteks situasi saat ini dimana pandemi Covid-19 masih berlangsung di tengah masyarakat,” ucapnya.