Potensi sejuta pasien corona di balik keengganan Jokowi terapkan lockdown

Pemerintah bersikeras menolak penerapan lockdown atau karantina wilayah dalam menangani pandemi Covid-19 di tanah air. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu ledakan penularan hingga satu juta pasien di bulan depan.

Dalam rapat terbatas penanggulangan Covid-19 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo mengatakan kebijakan yang diambil adalah dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar. 

"Saya minta pembatasan sosial berskala besar. Physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," kata Presiden, Senin (30/3).

Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah mengikuti kebijakan ini dan tak melakukan karantina wilayah. Sejumlah daerah memang telah membuat keputusan untuk menerapkan karantina wilayah dalam menangani coronavirus.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo menyebut alasan pemerintah tak menerapkan lockdown. Menurutnya, pemerintah tak mau mengambil risiko penularan yang makin meluas akibat pemberlakuan lockdown. Hal ini dengan berkaca pada penerapan karantina wilayah yang dilakukan oleh negara lain. 

“Berkaca pada negara lain yang sudah lockdown ternyata gagal, sehingga terjadi penumpukan begitu besar. Bisa bayangkan jika ada satu di antara mereka yang terpapar, betapa banyaknya warga yang negatif bisa jadi positif Covid-19," kata Doni di Jakarta, Senin (30/3).

Potensi ledakan pasien

Presiden Ahlina Institute dr. Tifauzia Tyassuma menyayangkan sikap pemerintah Jokowi yang enggan menerapkan lockdown. Sebab, dari perhitungannya, terdapat potensi ledakan pasien positif corona jika opsi tersebut tidak dilakukan. 

"Saya perkirakan hari ke-50 ledakan dalam satu juta pasien akan terjadi," kata dokter dan peneliti yang kerap disapa Tifa itu kepada jurnalis Alinea.id.

Jika dihitung dari tanggal pengumuman kasus pertama coronavirus oleh Presiden pada 2 Maret 2020, hari ke-50 berada di tanggal 21 April 2020. Menurut Tifa, perhitungan tersebut tanpa memasukkan variabel mudik.

Jika mengikuti kebiasaan mudik tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan jelang Idulfitri, waktunya jatuh di sekitar pertengahan Mei. Namun, pandemi Covid-19 telah membuat sebagian masyarakat melaksanakan tradisi tahunan ini lebih awal. 

"Kalau kita masukkan faktor mudik di bulan depan, itu terjadinya ledakan ke-1 juta pasien akan lebih cepat. Bukan hari ke-50 lagi, bisa saja hari ke-40. Bisa lebih cepat," katanya.

Menurut Tifa, potensi ledakan pasien corona mungkin terjadi karena variabel penentunya terpenuhi. Ada dua hal yang menyebabkan jumlah pasien Covid-19 dapat melesat tajam. Yakni tidak adanya lockdown untuk memutus rantai penyebaran infeksi, dan minimnya fasilitas dan tenaga kesehatan untuk menangani pasien.

Ahli kesehatan publik Dono Widiatmoko mengatakan, terdapat alasan logis Presiden Joko Widodo tidak memilih opsi karantina wilayah. Misalnya, karena faktor perekonomian, sosial-politik, dan keamanan.

Namun dosen magister bidang kesehatan masyarakat University of Derby, Inggris, itu tak setuju jika pemerintah pusat bersikeras menolak penerapan karantina wilayah. Menurutnya, opsi karantina wilayah dapat diambil dengan pertimbangan situasi dan kondisi di suatu wilayah. Indonesia, telah berada pada situasi dan kondisi yang membutuhkan kebijakan karantina wilayah. 

"Contohnya di Inggris. Saya di Inggris. Katanya dulu enggak akan lakukan lockdown, tetapi lama-lama pendapat pemerintah berubah. Sekarang sudah karantina, tetapi belum total," kata dia.

Skenario herd immunity

Kengototan pemerintah pusat untuk tidak menerapkan karantina wilayah membuat Tifa sempat curiga Jokowi menjalankan skenario herd immunity atau membuat masyarakat kebal dengan coronavirus. Dia menjelaskan, terdapat dua cara untuk melakukan langkah ini. 

Pertama dengan cara legal, yaitu dengan meningkatkan daya tahan tubuh melalui vaksinasi. Cara lain dilakukan secara alami, dengan membiarkan masyarakat terinfeksi virus.

"Kan tanda tanya, kenapa semua strategi tidak transparan. Semua instruksi juga tidak jelas. Saya sempat ada hipotesis bahwa apa jangan-jangan pemerintah membiarkan terjadinya herd immunity, biar terjadi seleksi alam," katanya.

Namun, dia mengatakan, metode ini tak berperikemanusiaan dan melanggar UUD 1945. Hal ini lantaran akan ada begitu banyak orang terinfeksi corona di Tanah Air. 

Mereka yang tak dapat bertahan akan meninggal. Sementara orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh lebih baik akan mengalami herd immunity atau kekebalan. 

"Artinya ketika ada wabah, orang dibiarkan saja kena semua. Nah dengan kena semua kan ada seleksi alam ini. Tapi semoga hipotesis saya salah," kata Tifa.

Hingga Senin (30/3), terdapat 1.414 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Jumlah tersebut bertambah 129 kasus dari hari sebelumnya. 

Selain itu, terdapat tambahan 11 kasus sembuh sehingga totalnya menjadi 75 orang. Sementara jumlah kasus meninggal bertambah delapan kasus menjadi 122 orang.