Penanganan Covid-19 berantakan, PP Muhammadiyah: Jokowi harus turun tangan!

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai, kinerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam menangani Covid. Di sisi lain, korban jiwa terus berjatuhan dan semakin banyak warga yang terpapar Covid-19. Mereka semua memerlukan perawatan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, untuk mengatasi kompleksitas masalah perlu meningkatkan kinerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khususnya, terkait koordinasi antarinstansi dan komunikasi publik. Pasalnya, koordinasi dan komunikasi publik kerap menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif.

Oleh karena itu, PP Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19. Bahkan, meminta Presiden Jokowi mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal.

“Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antar kementerian. Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja, sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, khususnya kepada presiden,” tutur Haedar dalam keterangan tertulis, Senin (21/9).

PP Muhammadiyah menuntut adanya kebijakan tegas dan menyeluruh dalam penanganan Covid-19. Kebijakan penanganan Covid-19 perlu dilakukan secara nasional agar keadaan bisa terkendali. Selain itu, penanganan Covid-19 harus tetap mengutamakan penyelamatan jiwa manusia.

PP Muhammadiyah juga meminta para elite politik dan jajaran partai politik tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok. Dalam situasi pandemi Covid-19 yang semakin memprihatinkan, seyogianya para elite menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tak substantif.

“Para menteri tidak seharusnya membuat kebijakan yang kontroversial dan tidak terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat. Pejabat tinggi negara tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang meresahkan, termasuk yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia yang telah berjuang keras dengan pertaruhan jiwa-raga dalam menangani Covid-19,” tutur Haedar.

PP Muhammadiyah turut pula meminta DPR agar menunda pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Misalnya, RUU Omnibus Law Cipta Kerja. “Sudah saatnya anggota DPR dan elite politik lainnya menunjukkan tanggungjawab dan moral politik yang luhur dalam menangani Covid-19 dan penyelesaian masalah bangsa yang bersifat mendesak dan darurat,” ucapnya.

Lebih jauh, PP Muhammadiyah juga mengimbau KPU, DPR, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempertimbangkan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sampai keadaan memungkinkan.

“Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19,” ujar Haedar.