sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PP Muhammadiyah puji Polisi dan TNI tangani Aksi 22 Mei

Polisi dan TNI di lapangan diharapkan tetap santun, profesional dan tidak terpancing melakukan tindakan represif.

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Kamis, 23 Mei 2019 15:34 WIB
PP Muhammadiyah puji Polisi dan TNI tangani Aksi 22 Mei

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan keprihatinannya atas Aksi 22 Mei 2019 yang berujung pada kerusuhan. PP Muhammadiyah menilai kerusuhan yang terjadi telah merusak kehidupan berbangsa. 

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pun mendukung penyelesaian lewat jalur hukum bagi pelaku pendemo anarkis. 

"Demokrasi yang semestinya dilandasi jiwa hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan telah dinodai oleh orang-orang anarkis yang tidak bertanggungjawab. Serta merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Haedar pada Kamis (23/5).

Lebih lanjut, Haedar berharap Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menangani pengaduaan dari masyarakat secara profesional. Agar aspirasi dari masyarakat dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. 

"MK harus bersikap independen dan bebas dari kepentingan apapun. Serta tidak menutup mata dari permasalahan, pelanggaran, dan kecurangan yang memiliki alat bukti yang kuat," tukas Haedar.  

Nantinya, keputusan MK harus dihormati oleh semua pihak. Keputusan MK adalah tanda berakhirnya proses politik Pemilu 2019 secara konstitusional dan kembali bersatu untuk membangun Indonesia yang sarat tantangan ke depan.

PP Muhammadiyah mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai sudah tepat dalam menghadapi dinamika politik yang sedang terjadi saat ini.

"Aparat keamanan Polri dan TNI di lapangan telah berusaha melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Diharapkan tetap santun, profesional, dan tidak terpancing melakukan tindakan represif yang  tidak diinginkan bersama," tutur Haendar.

Sponsored

Soal pergerakan aksi demonstran, PP Muhammadiyah menilai aksi massa terbukti menimbulkan dan membuka peluang bagi kemudaratan. Maka, Haedar meminta aksi demonstran untuk dihentikan dan mempercayakan masalah sengketa Pemilu 2019 pada proses hukum.

PP Muhammadiyah juga menyerukan kepada semua pihak agar dapat menahan diri dan menghentikan semua bentuk kekerasan dan tindakan anarkis yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. 

"Mengajak para tokoh agama, elite politik, pejabat publik, media massa, warganet, dan warga bangsa untuk dapat menciptakan suasana yang sejuk dan damai demi kerukunan dan persatuan nasional," ucapnya.

Sebaiknya menghindari pernyataan-pernyataan dan tindakan yang dapat memanaskan dan memperkeruh keadaan yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Media sosial, lanjut dia hendaknya dijadikan saluran yang menciptakan suasana tenang, damai dan bersatu. Haendar meminta untuk menghentikan produksi hoaks, keresahan, kebencian, perseteruan, dan permusuhan sesama keluarga bangsa Indonesia.

Kendati demikian, PP Muhammadiyah mengapresiasi penyelenggara Pemilu yang telah berusaha bekerja maksimal, meskipun ada beberapa catatan dan evaluasi.

"Belajar dari Pemilu serentak tahun 2019 yang menimbulkan korban sakit dan meninggal petugas KPPS, serta sejumlah kelemahan dan masalah. Maka penting dan niscaya dilakukan pengkajian ulang yang komprehensif agar penyelenggaraan pemilu ke depan menjadi lebih baik," tutur Haendar.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid