PP Pemuda Muhammadiyah tuntut bukti kerja Satgas khusus kasus Novel

PP Pemuda Muhammadiyah mengapresiasi pembentukan Satgas khusus untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. 

Pembentukan Satgas khusus didasarkan pada surat perintah resmi Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian pada 8 Januari 2019.

Ketua Hukum, HAM dan Advokasi PP Pemuda Muhammadiyah Razikin tidak dapat memungkiri bahwa pembentukan Satgas khusus terbilang lamban. Kendati demikian, menurutnya, hal tersebut tetap menunjukkan keseriusan Polri untuk mengusut tuntas kasus Novel.

"Secara normatif patut diapresiasi dan didukung karena dengan adanya tim gabungan tersebut setidaknya membuktikan ada keinginan untuk menyelesaikan kasus Novel," ujarnya melalui pernyataan tertulis yang diterima Alinea.id.

Razikin menuturkan terkait tudingan dari berbagai pihak mengenai adanya kepentingan politik di balik pembentukan Satgas khusus itu pun harus benar-benar ditepis dengan kesungguhan penuntasan kasus Novel. 

PP Pemuda Muhammadiyah sendiri berharap pembentukan Satgas khusus tidak hanya sekadar dagelan menjelang debat capres-cawapres, di mana salah satu pembahasannya adalah mengenai HAM.

"Karena itu, kami persilakan tim gabungan untuk bekerja secara maksimal. Ini kesempatan yang sangat baik bagi Polri dan beberapa akademisi yang ada dalam tim gabungan untuk membuktikan keberpihakan pada kebenaran," papar Razikin.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan kerja Satgas khusus akan dibahas terlebih dahulu dalam sebuah pertemuan. Sayangnya, dia belum dapat memastikan kapan pertemuan tersebut akan diselenggarakan.

"Nanti, tunggu setelah pertemuan seperti apa," ujarnya saat dihubungi Alinea.id, Minggu (13/1).

Menurut Argo, Satgas khusus pengusutan kasus Novel Baswedan akan benar-benar bekerja secara maksimal. Dia memastikan bahwa Polri akan secara profesional mengungkap kasus tersebut.