PPKM kembali diperpanjang sepekan ke depan

Pemerintah kembali memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Jawa-Bali untuk sepekan ke depan. Perpanjangan PPKM ke-9 ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers yang disiarkan chanel Youtube Sekretariat Presiden, Senin (13/9).

Menurut Luhut, PPKM berbasis level di sejumah daerah Jawa dan Bali mulai 7 sampai 13 September 2021 telah menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dan capaian yang terus membaik. Alasan itulah yang membuat pemerintah tetap memberlakukan PPKM, terutama sebagai alat kontrol agar dapat mengendalikan kasus dengan baik.

"Pemerintah menegaskan akan terus memberlakukan PPKM di seluruh wilayah Jawa-Bali. Saya kira nanti Pak Airlangga (Menko Perekonimian) juga akan menyampaikan di luar Jawa-Bali, melakukan evaluasi setiap minggu hingga terjadi penekanan kasus terkonfirmasi dan tidak mengulang hal yang sama di kemudian hari," kata Luhut.

"Jadi PPKM ini adalah alat kita untuk memonitor ini. Karena kalau dilepas, tidak dikendalikan terus, bisa nanti ada gelombang berikutnya. Kita sudah lihat pengalaman di banyak negara. Jadi kita tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan negara lain," sambungnya.

Luhut mengatakan, selama sepekan PPKM, kasus terkonfirmasi positif mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga mencapai 93% secara nasional. Sementara untuk wilayah Jawa-Bali, penurunan mencapai angka 96% dari masa puncaknya pada 15 Juli 2021.

"Pada penerapan PPKM minggu lalu, pemerintah berhasil menurunkan Provinsi Bali menjadi level 3. Sehingga dari 11 kabupaten/kota level 4 pada minggu lalu, pada hari ini menjadi berkurang, menjadi 3 kabupaten/kota saja. Hal ini merupakan buah kerja sama semua pihak dalam menjaga PPKM," jelasnya.

Namun demikian, kata Luhut, adanya penurunan level di sejumlah daerah justru tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat. Kata Luhut, penurunan level PPKM menyebakan euforia dari masyarakat, penurunan kecepatan vaksinasi dan tidak disertai implementasi protokol kesehatan (prokes).

"Di sisi lain kecepatan vaksinasi dan PelindungLindungi serta protokol kesehatan masih tertinggal. Penurunan level PPKM di beberapa kota menyebabkan euforia masyarkat yang tidak disertai implementasi prokes dan PelindungLindungi. Hal ini cukup berbahaya karena dapat mengundang gelombang berikutnya dari Covid-19. Ingat yang lalu kita terkena varian Alfa, sekarang kita menghadapi varian Delta yang lebih dahsyat," tegas mantan Menkopolhukam ini.

Selain itu, tambah Luhut, perlu mendapat perhatian dari semua pihak ialah adanya peningkatan angka kematian di beberapa tempat, yakni Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, dan Semarang.

"Ini rewarning juga bagi kita. Pada sisi lain kasus menurun, pada sisi lain kelihatan meningkat. Jadi ini kita semua hati-hati, jangan sampai kita kembali lagi kepada sebelum 15 Juli," pungkasnya.