sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PPP haramkan dana haji untuk penguatan rupiah

Pemerintah batalkan pemberangkatan haji 2020 saat pandemi.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Rabu, 03 Jun 2020 16:26 WIB
PPP haramkan dana haji untuk penguatan rupiah
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 59394
Dirawat 29740
Meninggal 2987
Sembuh 26667

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR meminta Kementerian Agama (Kemenag) tidak mengotak-atik dana calon jemaah haji yang batal berangkat ke "tanah suci" pada 2020, kecuali diminta sendiri orang yang bersangkutan.

"Adanya informasi, bahwa dana haji akan digunakan untuk penguatan rupiah itu tidak boleh dan harus dijelaskan kepada publik, apakah informasi itu benar atau tidak. Sehingga, tidak menimbulkan informasi liar dan membuat resah," ucap Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi, melalui keterangan tertulis, Rabu (3/6).

"Pengawasan pengembalian terhadap dana jemaah itu harus dilakukan secara ketat oleh pihak berwenang," sambung Awiek, nama sapanya.

Fraksi PPP DPR juga menyayangkan kebijakan Kemenag menganulir pemberangkatan haji tahun ini. Alasannya, tidak terlebih dulu keputusan otoritas Arab Saudi.

"Seandainya pemerintah Saudi tetap menyelenggarakan haji, baik secara penuh atau dengan pembatasan, lalu apakah Indonesia tetap tidak memberangkatkan?" tanyanya. Sampai sekarang Arab Saudi belum menerbitkan keputusan resmi.

Menurut Awiek, hal ini tentunya tidak baik. Apalagi, masalah tersebut terkait hubungan bilateral, komunikasi antarpejabat kedua negara. Jangan sampai sikap pemerintah Indonesia meminta Arab Saudi tak menerbitkan visa haji reguler ataupun mujamalah dimaknai sebagai intervensi.

PPP, jelasnya, memahami niat pemerintah membatalkan pemberangkatan haji sebagai perlindungan kepada jemaah dan umat Islam. Sebab, memprioritaskan mencegah kemudaratan lebih diutamakan dibanding meraih kebaikan/kemaslahatan (ushul fiqh dar'ul magasid muqaddamu 'ala jalbil masholih). 

Namun demikian, Awiek mengingatkan, seyogianya pengambilan kebijakan tersebut tidak dilakukan sepihak. Pemerintah seharusnya memutuskan bersama DPR sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah. 

Sponsored

Kemenag memutuskan meniadakan pemberangkatan haji 2020. Dalihnya, melindungi calon jemaah di tengah pandemi coronavirus baru (Covid-19) serta belum ada keputusan resmi Arab Saudi.

Pemerintah juga memastikan manfaat pengelolaannya dirasakan langsung oleh calon jemaah. Selambat-lambatnya 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 1442 Hijriah/2021 Masehi.

Atau kedua, calon jemaah yang batal berangkat bisa menarik kembali dana setoran pelunasan awal. Kebijakan ini sesuai Keputusan Menteri Agama (Kepmenag) Nomor 494 Tahun 2020.

Berita Lainnya