sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kadernya tak dipilih jadi Menag, PPP: Presiden punya agenda

PPP terkejut menteri agama diisi kalangan militer. PPP menghormati keputusan Jokowi tidak menunjuk kadernya sebagai menteri agama.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Kamis, 24 Okt 2019 15:31 WIB
Kadernya tak dipilih jadi Menag, PPP: Presiden punya agenda

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Jenderal (Purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama. Di luar kebiasaan, kali ini Presiden Jokowi menunjuk Menteri Agama justru berasal dari kalangan militer. 

Selama sepuluh tahun terakhir, kursi Menteri Agama selalu diisi kader partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Pada tahun 2009, Menteri Agama berasal dari PPP, yakni Suryadharma Ali yang saat itu menjadi Ketua Umum PPP. 

Kemudian disambung oleh Lukman Hakim Saifuddin pada tahun 2014 hingga berakhir pada tahun 2019. Lukman juga berasal dari PPP. 

Pemilihan figur menteri agama bukan dari kader PPP cukup mengejutkan partai. Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mengakui keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Jenderal (Purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama sangat mengagetkan. Pasalnya, kata dia, posisi itu selama ini berasal dari kalangan ulama.

"Penunjukkan Pak Fachrul Razi itu memang cukup mengagetkan," kata Baidowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10).

Meski begitu, Baidowi mengatakan, PPP menghormati keputusan Jokowi. Dia menilai ada agenda tertentu yang diusung Jokowi di balik penempatan Fachrul yang berlatar belakang militer untuk menduduki posisi Menteri Agama.

"Kita bisa memahami Pak Jokowi mungkin memiliki agenda tertentu, yang memandang atau melihat sosok Pak Fachrul Razi tepat di situ," jelas dia.

Bersih-Bersih Radikalisme

Sponsored

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, penempatan Fachrul sebagai Menteri Agama tepat. Penempatan sosok Fachrul dari kalangan militer, bagi Adi, sebagai wujud kegundahan Jokowi soal radikalisme yang makin menguat di Tanah Air.

Toh, kata dia, selama ini pemuka agama yang menempati posisi Menteri Agama tidak dapat menyelesaikan persoalan radikalisme.

"Ini suatu terobosan baru dari Jokowi. Menteri dari kalangan ulama selama ini terkesan jalan di tempat," kata Adi saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Kamis (24/10).

Direktur Indonesian Public Institute Karyono Wibowo pun meyakini Presiden Jokowi memiliki agenda tertentu menempatkan beberapa orang pilihannya di kementerian yang berhubungan dengan politik dan keamanan. 

Adi merinci, penunjukan mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) hingga Jenderal (Purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama.

Tito, kata dia, gencar melakukan pemberantasan radikalisme semasa menjabat Kapolri. Mahfud masuk dalam Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), Tjahjo berlatar belakang PDI-Perjuangan, dan Fachrul memiliki karakter tegas dari kemiliteran. 

"Ada skema ideologis yang dirancang untuk membersihkan radikalisme dan ekstremisme yang makin menguat," kata Karyono. 
 

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid