sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DPP PPSKI desak pemerintah tetapkan KLB Penyakit Mulut dan Kuku

Pemerintah masih ragu-ragu untuk menyatakan situasi jadi darurat wabah PMK.

Gempita Surya
Gempita Surya Rabu, 08 Jun 2022 13:50 WIB
DPP PPSKI desak pemerintah tetapkan KLB Penyakit Mulut dan Kuku

Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) mendesak pemerintah untuk serius dan fokus dalam penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Salah satu poin yang jadi fokus utama adalah mendorong pemerintah segera menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) atas meluasnya penyebaran PMK di wilayah Indonesia.

Ketua Umum DPP PPSKI, Nanang Purus Subendro menilai, pemerintah masih ragu-ragu untuk menyatakan situasi jadi darurat. Padahal, penyebaran PMK di Jawa sudah masif, tidak terkendali, dan menimbulkan kerugian yang luar biasa.

Diketahui sebelumnya, data Kementerian Pertanian per 22 Mei 2022 menyebutkan, PMK telah menyebar di 16 provinsi dan 82 kabupaten/kota. Penyakit itu berdampak pada total 5.454.454 ekor dan 20.723 ekor sapi sakit.

"Situasinya sudah emergency, luar biasa, sayangnya tindakan dari pemerintah masih sangat prosedural dan biasa saja," kata Nanang dalam Diskusi Publik PPSKI yang digelar secara daring, Rabu (8/6).

Nanang menambahkan, perlu adanya koordinasi secara terpusat untuk penanganan penyebaran PMK di Indonesia. Maka dari itu, PPSKI mendorong terbentuknya kelembagaan Satuan Tugas (Satgas) penanganan PMK layaknya penanganan pemerintah saat pandemi Covid-19 atau wabah Flu Burung.

Kemudian, PPSKI juga meminta pemerintah untuk mempercepat proses pengadaan vaksinasi PMK terhadap hewan yang masih sehat dari kemungkinan tertular. Pemerintah perlu melakukan terobosan kebijakan untuk memanfaatkan waktu secara efektif dalam upaya pencegahan penyebaran wabah ini.

"Belum tersedianya vaksin PMK di Indonesia dan terbatasnya kemampuan pemerintah dalam pengadaan vaksin PMK dalam jumlah yang mencukupi dan waktu yang cepat, membuat pemerintah harus melakukan terobosan kebijakan sehingga setiap waktu yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif untuk pengadaan vaksin PMK ini," ujar Nanang dalam keterangan resmi, Rabu (8/6).

Selain pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi, pihaknya meminta kepada pemerintah agar menyediakan dana anggaran terkait upaya pencegahan dan penanganan wabah PMK. Hal ini disebabkan wabah PMK yang kemungkinan semakin meluas dan penanganannya dapat berlangsung dalam waktu lama.

Sponsored

Dibeberkan, dana anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk operasional pengawasan lalu lintas ternak, tindakan pengobatan, bantuan supporting untuk para peternak yang terdampak PMK, tindakan ganti rugi jika terjadi pemusnahan, hingga permasalah kredit KUR akibat ternaknya terkena PMK.

Terakhir, pemerintah didorong untuk melakukan stamping out dengan pemotongan bersyarat yang melibatkan BULOG untuk menampung daging sapi dari sapi korban penyakit PMK. Pemerintah juga diminta untuk memberhentikan importasi daging kerbau dari India.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid