PR besar pemerintah dalam penerapan PPKM dan vaksinasi

Meningkatnya kasus penyebaran virus Covid-19 pascalebaran tahun ini membuat pemerintah Indonesia menerapkan PPKM darurat. 

Selain itu, upaya vaksinasi guna membentuk kekebalan komunitas juga terus ditambah jumlahnya.

Kendati demikian, soal penanganan Covid, pemberlakuan PPKM, dan vaksinasi terasa masih mengalami beragam kendala.

Hal inilah yang menjadi fokus bahasan Moya Institute dengan menggelar diskusi virtual bertema PPKM dan Vaksin untuk Indonesia Bangkit dari Pandemi, Jumat (30/7).

Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto menuturkan, komunikasi yang dilakukan pemerintah ke publik soal penanggulangan Covid masih tampak bermasalah.

Bagi Hery, terlalu banyak pihak yang berbicara maupun menginformasikan berbeda seputar Covid, PPKM dan vaksinasi sehingga membuat kebingungan publik. 

"Harus ada pembenahan komunikasi. Cara komunikasi pemerintah masih lemah. Penegakan hukum juga harus tegas sebab tanpa sikap aparat yang dinamis kiranya kurang bijak juga," kata Hery.

Hery beranggapan, PPKM dan vaksinasi merupakan obat untuk Indonesia yang saat ini sedang sakit. Meskipun terasa tidak nyaman dan pahit, tetapi suka atau tidak harus diterima agar kembali pulih.

Sedangkan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebutkan, diperlukan penanganan secara umum dalam penanggulangan masalah Covid. Tidak bisa sepihak atau tertentu saja, bahkan terkesan memilih-milih seseorang.

"Masalah soal penegakan hukum. Ada  kalanya ketika aparat behadapan dengan urusan berkaitan keagamaan, penegak hukum jadi tidak berdaya. Ini dilematis. Tiba-tiba penegak hukum jadi lemah, ini bahaya," ujar Abdul Mu'ti.

Abdul Mu'ti menilai, munculnya faktor yang membuat aparat penegak hukum tidak percaya diri ketika bersinggungan dengan keagamaan saat penanganan Covid karena bila dilakukan penyikapan yang terlalu keras sering dianggap sebagai pelanggaran konstitusi menghambat kebebasan beribadah.

Lainnya, publik figur Tanah Air, Ramzi, yang menjadi pembicara diskusi virtual mengemukakan, masih kuatnya fanatisme suasana capres pada pilpres sebelumnya adalah alasan besar terhambatnya penanganan Covid, penerapan PPKM sekaligus vaksinasi.

"Covid ditarik-tarik ke masa lalu soal pilpres. Sentimen dua belah pendukung capres masih kuat. Salah satu pendukung capres tidak percaya Covid, lalai tidak jaga protokol kesehatan, tidak percaya vaksin karena dianggap dari Cina yg sudah dibenci," ujar Ramzi.

Begitu pula tentang PPKM, menurut Ramzi, memang ada yang memainkan narasi berdampak pada kesulitan ekonomi, khususnya terhadap masyarakat kelas bawah. 

"Tetapi ada juga elite yang tidak satu komando istilahnya dalam ucapan maupun implementasi. Yang satu bilang begini, satu lagi bilang begitu. Termasuk proses hukum sanksi PPKM terasa tebang pilih," ungkap Ramzi.

Ramzi berharap, dapat segera muncul satu tokoh nasional yang bisa mengayomi, jadi panutan, karena banyak rakyat yang gamang, terutama untuk pihak-pihak yang merasa tidak yakin terhadap adanya Covid karena sentimen capres dan pilpres.