Prabowo beber hasil rapat dengan DPR soal Hankam

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membeberkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), serta TNI. 

Salah satunya, kata Prabowo, pemerintah dan DPR sepakat melakukan peningkatan pertahanan menyusul semakin nyatanya ancaman asing sebagaimana terjadi di perairan Natuna Utara belum lama ini.

Prabowo mengaku mendorong agar ada semacam perbaikan dalam konteks pertahanan dan keamanan (Hankam), misalnya dengan melakukan modernisasi alutsista.

"Yah, meningkatkan pertahanan tentunya ya, kita perlu modernisasi alutsista. Kita harus memperbaiki yang kita punya supaya kita punya kemampuanlah untuk kita menegakkan kedaulatan kita," ujar Prabowo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1).

Dia menyebut DPR mendukung hal itu karena pemerintah dan DPR telah memiliki kesepemahan bahwa kedaulatan Indonesia tidak dapat ditawar-tawar.

Namun, sambung dia, di sisi lain untuk mengimplentasikan itu juga dibutuhkan investasi. Semuanya, kata Prabowo, harus berjalan berdampingan.

Kemhan, jelas Prabowo, akan bekerja sama dengan beberapa institusi pemerintah lainnya, salah satunya Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Bekas Danjen Kopassus itu juga menyinggung dugaan korupsi di PT ASABRI (Persero). Prabowo mengaku Kemhan telah membentuk tim investigasi yang sudah mulai bekerja guna membongkar kasus tersebut.

"Masalah ASABRI sudah kita bentuk tim investigasi. Juga saya kira penegak hukum sudah bertindak ya, kita akan tegakan hukumlah semuanya," kata Prabowo.

Diketahui, Komisi I DPR RI mengggelar RDP tertutup bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan), TNI, dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). RDP kali ini membahas permasalahan pertahanan dan keamanan negara, utamanya soal Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara.