sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pras minta TKD ASN Pemprov DKI diberikan penuh

Pengembalian TKD 100% harus dilakukan karena APBD Perubahan 2020 menjadi Rp63,23 triliun. Sebelumnya hanya Rp47,2 triliun.

Achmad Rizki
Achmad Rizki Kamis, 12 Nov 2020 11:39 WIB
Pras minta TKD ASN Pemprov DKI diberikan penuh
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta mempertimbangkan pengembalian tunjangan kinerja daerah (TKD) di lingkungan Pemprov DKI. Permintaan itu langsung disampaikan Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi. 

Pras, panggilan bekenya, menginginkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  yang berperan langsung dalam penanganan Covid-19 dikembalikan 100%. Adapun, OPD itu Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Bencana, Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan.

"Sadar atau tidak mereka lah pahlwan-pahlawan kita di Jakarta. Mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di saat pandemi seperti ini," kata Pras dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/11).

TKD PNS DKI dipotong sebesar 25% terhitung sejak April-Desember 2020. Akibatnya, sejauh ini PNS hanya menerima 50 persen hak keuangan mereka dan sisanya janji dibayarkan tahun depan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pras menjelaskan, koreksi mengenai pemangkasan TKD tersebut perlu dilakukan mengingat meningkatkannya Perubahan APBD tahun 2020 menjadi Rp63,23 triliun dari perhitungan Pemprov DKI, sebelumnya hanya Rp47,2 triliun.

"Kami harus prioritaskan anggaran untuk program dan orang-orang yang bersentuhan langsung menangani pandemi," tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) DKI, Sri Haryati berjanji, akan segera meminta kepada kepala dinas terkait agar secepatnya mengajukan suart permohonan beserta nama pegawai.

"Kami sudah punya pakemnya siapa saja yang mendapatkan. Tentu yang dikantor saja itu tidak perlu. Harus yang bertugas di lapangan. Jadi, nanti saya minta kepada kepala dinas untuk mengajukannya segera," tandasnya.

Sponsored
Berita Lainnya