Presiden: 8 waduk akan selesai dibangun tahun ini

Presiden Joko Widodo mengungkapkan pembangunan delapan waduk akan selesai pada 2018, salah satunya Bendungan Kuningan di Jawa Barat.

"Tahun ini ada delapan waduk selesai termasuk Kuningan," kata Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan Bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dilansir Antara, Jumat (25/5).

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun 65 bendungan dan satu per satu akan diselesaikan.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa Bendungan Kuningan ini hampir selesai, tidak ada masalah dengan penduduk sekitar 365 kepala keluarga.

"Urusan memindahkan penduduk yang terdampak. Sebanyak 365 keluarga sudah tidak ada masalah. Tadi juga sudah ketemu," ungkapnya.

Presiden juga menjelaskan bahwa Bendungan Kuningan mampu mengairi sawah seluas 3.000 hektare, baik yang berada di Kabupaten Kuningan maupun di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. 

"Juga bisa memenuhi kebutuhan air baku sebesar 300 liter per detik untuk 300.000 kepala keluarga," tambahnya.

Bendungan yang berada di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, yang rencanannya luas genangannya mencapai 221,59 Ha ini bisa menampung 25 juta meter kubik air.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, pembangunan Bendungan Kuningan telah mencapai 80% dan ditargetkan rampung akhir tahun ini.

Bendungan Kuningan memang menjadi salah satu dari 65 proyek serupa yang dibangun pada periode 2015-2019 untuk mendukung ketahanan pangan dan air sebagai Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Air dari bendungan ini akan melayani dua daerah irigasi di dua Kabupaten, yakni Daerah Irigasi (DI) Cileuweung di Kabupaten Kuningan seluas 1.000 hektare dan DI Jangkelok di Kabupaten Brebes seluas 2.000 hektare.

Biaya pembangunan bendungan yang membendung Sungai Cikaro, anak Sungai Cijalengkok senilai Rp491,4 miliar yang tertuang pada nilai kontrak awal. 

Basuki mengungkapkan pekerjaannya telah dimulai sejak 2013 oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT Brantas Abipraya (Persero) kerja sama operasi (KSO) selaku kontraktor pelaksana. 

"Karena penandatanganan kontraknya sudah sejak 2013 dan sempat terhenti karena permasalahan lahan," jelas Menteri Basuki. Basuki mengungkapkan permasalahan lahan ini karena sebagian besar kawasan Perhutani.

Jumlah bendungan tertinggal

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti menyatakan Indonesia harus bekerja keras mengejar ketertinggalan jumlah bendungan yang belum sesuai dengan potensi sumber daya air yang mencapai 3,9 triliun meter kubik per tahun.

"Saat ini, Indonesia memiliki 231 bendungan, di mana jumlah tersebut masih sangat sedikit dibandingkan dengan potensi air yang dimiliki," kata Anita Firmanti, pada pembukaan seminar nasional bendungan besar, di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Menurut dia, potensi sumber daya air yang mencapai triliunan meter kubik per tahun tersebut tidak tersebar secara merata antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan ada wilayah sering dilanda kekeringan pada musim kemarau, dan ada wilayah yang sering dilanda banjir pada musim penghujan.

Di samping itu, pemanfaatannya juga belum optimal sehingga sebagian besar air masih terbuang ke laut tanpa dimanfaatkan terlebih dahulu.

"China memiliki potensi sumber daya air hampir sama dengan Indonesia, namun memiliki tidak kurang dari 98.000 bendungan. Itu menunjukkan bahwa Indonesia masih harus berupaya keras untuk mengejar ketertinggalan," ujarnya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, kata Anita, salah satunya diperlukan pembangunan dan pemanfaatan bendungan yang memiliki fungsi untuk dapat menampung ketersediaan air pada musim kering dan mengendalikan banjir pada musim penghujan.

Upaya tersebut bisa terwujud melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi atau kompeten di bidangnya. Bukan hanya membangun tetapi juga dalam merawat bendungan dan menjaganya dari ancaman bencana.

"Saya bangga Indonesia sudah memiliki wadah untuk pengembangan SDM bidang bendungan, yaitu Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar (KNI BB). Saya berharap setiap pelaku perencana hingga pengelola bidang bendungan harus memiliki keahlian khusus yang dibina oleh lembaga sertifikasi terkait," ucapnya pula.

Menurut dia, peran KNI BB sangat diharapkan untuk menjadi garda depan dalam menciptakan SDM yang lebih profesional dan militan serta tanggap terhadap bencana bendungan.

Para ahli bendungan juga diharapkan memiliki sertifikat keahlian atau SKA teknik bendungan besar sebagai pengakuan dan legitimasi bahwa tenaga ahli tersebut kompeten dan memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas di bidang bendungan besar sesuai klasifikasi dan kualifikasinya.

Lebih lanjut, Anita menambahkan para ahli bendungan tersebut ke depannya harus lebih hebat dan inovatif. Tidak hanya dalam merencanakan dan membangun bendungan, tetapi juga harus pandai memahami kaidah-kaidah teknis dalam mengantisipasi ancaman terhadap bedungan.

"Saat ini, baru 52% yang bersertifikat dari 1.651 orang anggota KNI BB. Kami berharap terus bertambah karena pembangunan bendungan terus ditingkatkan. Dan saat ini kita pada posisi 49 bendungan dari 65 yang direncanakan selama 5 tahun (2015-2019)," kata Anita.

Ia juga berharap melalui seminar nasional bendungan besar tersebut dapat menjadi ajang pertukaran pemikiran dan inovasi yang lebih komferehensif sehingga dapat menciptakan dan melahirkan ide-ide baru dalam pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan bendungan besar secara optimal.