sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Banding putusan blokir internet Papua, Presiden dinilai tak belajar dari gugatan lain

Pengajuan banding ini disebut melukai hati dan rasa keadilan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Sabtu, 20 Jun 2020 09:11 WIB
Banding putusan blokir internet Papua, Presiden dinilai tak belajar dari gugatan lain
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 115056
Dirawat 37618
Meninggal 5388
Sembuh 72050

Tim Pembela Kebebasan Pers menyayangkan pengajuan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, terkait blokir internet di Papua dan Papua Barat. Putusan PTUN Jakarta pada 3 Juni 2020 menyatakan Presiden dan Menkominfo melanggar hukum.

“Tim Pembela Kebebasan Pers menyayangkan karena pemerintah tidak mau belajar dari putusan majelis hakim yang dengan gamblang memutus perkara ini dengan berbagai pertimbangan,” ujar Direktur LBH Pers Ade Wahyudin dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/6).

Tim Pembela Kebebasan Pers menilai, pemerintah tidak belajar dari gugatan-gugatan lainnya. Misalnya, gugatan kebakaran hutan di Kalimantan dan gugatan Ujian Nasional. Pengajuan banding ini disebut melukai hati dan rasa keadilan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat, selaku korban perlambatan dan pemutusan akses internet Papua.

Pengajuan banding juga semakin menegaskan pemerintah tidak memahami fungsi dan peran peradilan.  Bahkan, terkesan tidak mau menerima partisipasi dan koreksi dari masyarakat.

“Ini juga sesuai dengan kekhawatiran kami, bahwa pemerintah menganggap langkah-langkah hukum yang diambil masyarakat dan dihargai konstitusi dianggap sebagai lawan dan gangguan,” ucapnya.

Tim Pembela Kebebasan Pers siap menghadapi banding pemerintah. Tim Pembela Kebebasan Pers meyakini putusan majelis hakim di pengadilan tinggi akan kembali memenangkan atau menguatkan putusan PTUN Jakarta.

Sebelumnya, Presiden dan Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-Jakarta tanggal 3 Juni 2020. Informasi tentang banding ini diketahui Tim Pembela Kebebasan Pers melalui surat pemberitahuan pernyataan banding dari PTUN Jakarta pada 16 Juni 2020.

Dalam putusan sebelumnya, majelis hakim menyatakan tindakan tergugat I (Kementerian Kominfo) dan tergugat II (Presiden) yang memperlambat dan memutus akses internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus dan September 2019 adalah perbuatan melanggar hukum. Hakim juga menghukum tergugat membayar biaya perkara.

Sponsored

Dalam sidang, gugatan Tim Pembela Kebebasan Pers memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan dengan mekanisme gugatan legal standing. Hakim juga menyatakan gugatannya jelas atau tidak kabur.

Gugatan terhadap Presiden disebut hakim bukan merupakan error in persona. Presiden dinilai bisa digugat karena tidak melakukan kontrol dan koreksi terhadap bawahannya dalam pelambatan dan pemblokiran internet ini.

Ada Mbah Dukun sedang jualan di medsos...

Ada Mbah Dukun sedang jualan di medsos...

Minggu, 02 Agst 2020 16:26 WIB
Berita Lainnya