Presiden Jokowi akan bubarkan lebih banyak lembaga

Presiden Joko Widodo berencana meneruskan kebijakan pembubaran lembaga pemerintah yang sudah ia lakukan dalam lima tahun terakhir. Pada periode kepemimpinan yang kedua nanti, Jokowi akan lebih banyak lagi membubarkan lembaga pemerintah yang tak mendukung roda pemerintahan.

"Dalam lima tahun kita bubarkan 23 lembaga yang dilihat tidak relevan dengan waktu dan zaman. Ke depan, akan lebih banyak lembaga yang memang kita tidak perlukan, akan dihapus dan ditiadakan,” kata Presiden Joko Widodo di Ballroom Hotel The Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (26/5).

10. Presiden @jokowi: Dalam lima tahun ini telah kita bubarkan 23 lembaga yang kita lihat sudah tidak relevan dengan waktu dan zaman yang ada. Ke depan masih banyak lagi lembaga yang memang tidak kita perlukan yang kita hapus dan tiadakan #BukaBersamaJokowi #MenujuIndonesiaMaju pic.twitter.com/UVn9nvg374 — Kantor Staf Presiden (@KSPgoid) May 27, 2019

Pembubaran lembaga yang tak relevan, merupakan bagian dari visi reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Selama ini, Jokowi menilai terlalu banyak lembaga tumpang tindih sehingga kerjanya tidak efisien. 

Jokowi mengatakan, dirinya akan merumuskan program kerja yang lebih konkret pada periode kedua kepemimpinannya sebagai Presiden RI. Setelah di awal kepemimpinannya fokus pada pembangunan infrastruktur, Jokowi berharap infrastruktur tersebut dapat menyambungkan seluruh wilayah Indonesia. 

Selanjutnya, Presiden akan menginstruksikan kepala daerah untuk menyambungkan wilayah mereka dengan kawasan-kawasan ekonomi. Konektivitas wilayah dengan sentra industri, wisata, hingga pusat produksi, dinilai penting guna menumbuhkan ekonomi daerah.

Setelah program konektivitas wilayah, Jokowi akan menjalankan program penyederhanaan perizinan. Salah satunya dengan membubarkan lembaga-lembaga yang tak relevan.

Selanjutnya, program kepemimpinan Jokowi akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Dia meminta para pengusaha untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah dan pemda dalam rangka pembangunan SDM. Pemerintah juga akan menyediakan beragam beasiswa, baik dalam dan luar negeri dalam rangka pembangunan SDM.

"Pembangunan SDM Kalau tidak dikerjakan, kita akan masuk pada middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah. Ini kita tidak mau, sehingga pembangunan SDM adalah mutlak harus dikerjakan," tegas Presiden. (Ant)