Presiden Jokowi: Dampak iklim sangat nyata

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dampak besar perubahan iklim sangat nyata. Untuk itu, Presiden menyerukan sejumlah langkah serius untuk menangani dampak perubahan iklim.

“Dampak iklim sangat nyata di hadapan kita. Apalagi untuk negara-negara kepulauan seperti Indonesia,” ucap Presiden secara virtual dalam Konferensi Tingkat Tinggi Climate Adaptation Summit (KTT CAS) 2021, Senin (25/01).

“Kita harus mengambil langkah luar biasa,” imbuhnya.

Lebih jauh Jokowi menyampaikan, perubahan siklus iklim membuat para petani dan nelayan di Indonesia harus beradaptasi akibat meningginya permukaan laut.

Di sisi lain, lanjut mantan Wali Kota Solo itu, pandemi Covid-19 yang melanda setidaknya 215 semakin membuat tantangan tersebut menjadi semakin kompleks dan berat.

Presiden kemudian memaparkan, empat langkah luar biasa terkait perubahan iklim tersebut. Pertama, memastikan semua negara memenuhi kontribusi nasional bagi penanganan perubahan iklim (Nationally Determined Contribution/NDC).

“Indonesia telah memutakhirkan NDC untuk meningkatkan ketahanan dan kapasitas adaptasi,” katanya, mengutip setkab.go.id.

Berikutnya, sambung Jokowi, seluruh potensi masyarakat harus digerakkan serentak untuk menumbuhkan kesadaran dalam menangani dan melakukan aksi mengatasi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

“Indonesia melibatkan masyarakat untuk mengendalikan perubahan iklim melalui program Kampung Iklim yang mencakup 20 ribu desa di tahun 2024,” tuturnya.

Ketiga, Jokowi menyerukan penguatan kemitraan global dan Indonesia memprioritaskan kerja sama peningkatan kapasitas dalam menghadapi perubahan iklim bagi negara-negara di kawasan Pasifik.

“Tentunya negara maju harus memenuhi komitmennya,” urainya.

Terakhir, Presiden mengajak seluruh negara untuk terus melanjutkan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih baik.

KTT CAS ditujukan mempercepat dan meningkatkan upaya global dalam adaptasi masyarakat dan ekonomi terhadap dampak perubahan iklim ke depan.

KTT tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Co-Chair Global Commission on Adaptation Ban Ki-moon, dan 22 kepala negara atau pemerintahan.