sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Presiden Jokowi dinilai abai praktik politik dinasti

Jika politik dinasti dibiarkan bangsa ini akan dipimpin figur-figur karbitan.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Jumat, 23 Okt 2020 16:05 WIB
Presiden Jokowi dinilai abai praktik politik dinasti
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 527.999
Dirawat 66.752
Meninggal 16.646
Sembuh 441.983

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, menyayangkan dengan sikap abai Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap berkembangnya praktik politik dinasti. Menurut dia, berbahaya bagi masa depan demokrasi lantaran akan menghambat proses kaderisasi partai politik dan regenerasi kepemimpinan nasional secara terbuka.

"Seharusnya, pemerintah memberi contoh baik pada masyarakat dalam melaksanakan nilai demokrasi. Bukan memanfaatkan celah hukum untuk menyuburkan praktek dinasti politik," ujar Mulyanto, dalam keterangannya, Jumat (22/10).

Mulyanto menilai, politik yang moderen harus berbasis sistem merit. Sehingga, kata dia, dapat memaksimalkan unsur-unsur kebaikan dalam masyarakat, termasuk menjaga keberlangsungan kaderisasi partai.

Politik dinasti itu amat sangat buruk. Pasalnya, dia menegaskan, membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional tidak berbasis pada hubungan ideologis, melainka biologis.

"Kita tidak bisa mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji oleh sistem maupun jalur kaderisasi. Kalau politik dinasti ini dibiarkan selamanya, bangsa ini akan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan tapi karena kedekatan," tuturnya.

"Padahal yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas, dan kredibilitas personal yang obyektif," lanjut Mulyanto.

Kendati demikian, Mulyanto meminta, pemerintah dapat menjaga komitmen terhadap nilai demokrasi yang sudah dibangun. Semestinya, pemerintah membuat aturan hukum yang ketat terhadap praktek politik dinasti. 

"Negara ini milik rakyat. Jabatan publik di dalamnya juga amanah rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu," tandasnya.

Sponsored
Berita Lainnya