sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Presiden temukan 5 hal dalam evaluasi pelaksanaan PSBB

Berdasarkan kasus baru, sebelum dilakukan PSBB dan sesudahnya terlihat hasil bervariasi dan berbeda-beda di setiap daerah.

Hermansah
Hermansah Selasa, 12 Mei 2020 10:25 WIB
Presiden temukan 5 hal dalam evaluasi pelaksanaan PSBB
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 25773
Dirawat 17185
Meninggal 1573
Sembuh 7015

Presiden Joko Widodo menemukan setidaknya empat hal penting dalam evaluasi pelaksanaan kebijakaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di empat provinsi dan 72 kabupaten/kota yang menerapkannya.

“Yang ingin saya sampaikan yang pertama, kami ingin ada sebuah evaluasi yang detail pada provinsi, kabupaten dan kota mengenai data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru di setiap daerah yang menerapkan PSBB maupun tidak,” kata Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas (melalui Video Conference) dengan topik Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Istana Merdeka Jakarta, Selasa (12/5).

Berdasarkan kasus baru, sebelum dilakukan PSBB dan sesudahnya terlihat hasil bervariasi dan berbeda-beda di setiap daerah.

Hal ini, kata dia, karena memang pelaksanaannya juga dengan efektivitas yang berbeda-beda. Sehingga ada daerah yang penambahan kasus barunya mengalami penurunan secara gradual, konsisten tetapi tidak drastis. Ada daerah yang penambahan kasusnya turun tetapi juga belum konsisten dan masih fluktuatif.

“Juga ada daerah yang penambahan kasusnya tidak mengalami perubahan seperti sebelum PSBB, ini juga hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi, ada apa? kenapa?” katanya.

Hal kedua, Presiden menemukan bahwa dari 10 provinsi dengan kasus positif terbanyak, hanya tiga provinsi yang berstatus PSBB yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat, sementara tujuh provinsi lain masih non-PSBB.

Oleh karena itu juga dilakukan evaluasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak memberlakukan PSBB, tetapi menjalankan kebijakan physical distancing serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Oleh sebab itu ini harus diperbandingkan antara yang PSBB dan non-PSBB karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat disesuaikan konteks daerah masing-masing,” katanya.

Sponsored

Presiden menambahkan hal ketiga, yakni manajemen pengendalian PSBB juga diharapkan tidak terjebak pada batas-batas administrasi pemerintahan.

“Artinya juga bersifat aglomerasi, penanganan kawasan besar yang saling terhubung sehingga manajemen antardaerahnya jadi terpadu misalnya apa yang sudah dilakukan Jabodetabek ini saling kait-mengait sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat bisa terpadu dan lebih baik,” katanya.

Kemudian, kata Presiden, hal keempat berdasarkan data Gugus Tugas yakni, 70% kasus positif ada di Pulau Jawa, demikian juga angka kematian 82% juga ada di Jawa.

Presiden pun meminta Gugus Tugas memastikan pengendalian Covid-19 di lima provinsi dan di Pulau Jawa betul-betul dilakukan secara efektif terutama dalam dua minggu ke depan ini.

Pada kesempatan rapat tersebut, Presiden juga meminta pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa.

“Semua didasarkan pada data-data lapangan, pelaksanaan lapangan sehingga keputusan itu betul-betul adalah keputusan yang benar, hati-hati mengenai pelonggaran PSBB,” katanya. (Ant)

Cara berjuang masyarakat adat melawan Covid-19

Cara berjuang masyarakat adat melawan Covid-19

Jumat, 29 Mei 2020 16:49 WIB
Pandemi dan paras otoriter rezim Jokowi 

Pandemi dan paras otoriter rezim Jokowi 

Kamis, 28 Mei 2020 17:45 WIB
Berita Lainnya