Presiden: Tidak ada tawar-menawar soal kedaulatan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sikap terkait dengan pelanggaran kapal China yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) pada akhir 2019. Presiden menegaskan tidak ada tawar-menawar soal kedaulatan.

“Saya kira statemen yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1) siang.

Presiden memang tidak menyebutkan secara langsung mengenai statemen dimaksud. Namun Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi telah menyampaikan empat sikap Pemerintah terkait pelanggaran di perairan Natuna itu. Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal China di wilayah ZEE Indonesia. Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Ketiga, China merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi China untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982. Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan oleh China yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982. 

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sendiri telah memanggil Dubes China di Jakarta, dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut. Nota diplomatik protes juga telah disampaikan dalam kesempatan itu.

Menlu Retno Marsudi menambahkan, sebagai negara yang menjadi parties/anggota UNCLOS 1982, China memiliki kewajiban untuk mematuhi apa yang ada di UNCLOS.

“Antara lain mengatur mengenai masalah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan sebagainya. Penarikan garis yang terkait dengan ZEE itu sudah sesuai. Kami hanya ingin China mematuhi hukum internasional termasuk di UNCLOS,” kata Menlu kepada wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1) siang.

Pemerintah terus melakukan komunikasi dan optimistis mendapatkan dukungan oleh dunia internasional karena prinsip-prinsip tersebut diadopsi oleh Konvensi PBB.

“Merupakan kewajiban terutama bagi parties dari convention tersebut untuk tunduk mengimplementasikan artikel-artikel, prinsip-prinsip yang ada di UNCLOS 1982,” terang menlu. Terkait dengan komunikasi itu, menurut menlu, Dubes RRT di Jakarta akan bertemu dengan Direktur Jenderal Asia Pasifik Afrika Kementerian Luar Negeri.

Sementara Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Maritim) Luhut B Panjaitan, mengatakan, akan mengecek informasi mengenai kapal-kapal China yang masih beroperasi di perairan Natuna. Ia pun mengatakan apabila masih ada kapal China akan segera diminta pergi.

"Tidak ada Pemerintah yang mau negosiasi soal batas wilayah," kata dia.

Gerindra sebut Prabowo berdiplomasi

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono menegaskan, pernyataan Prabowo terkait kasus perairan Natuna mengedepankan pendekatan diplomasi.

"Pemerintah menggunakan jalur diplomasi. Tidak ujug-ujug perang. Kan tidak mungkin," katanya saat dihubungi wartawan, Senin (6/1).

Upaya diplomasi merupakan langkah dalam permasalahan antarnegara. Oleh karena itu, ia membantah anggapan Prabowo tidak tegas. Apalagi ketegasan tidak harus dengan pendekatan militeristik atau peperangan.

"Tegas tidak selalu perang. Ketika ada sengketa seperti Natuna, ada jalur diplomasinya, sambil memperkuat angkatan laut untuk menjaga wilayah Indonesia," kata Ferry.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan akan menyelesaikan baik-baik ketegangan yang terjadi antara Indonesia dan China di perairan Natuna Utara. Pemerintah juga tengah mencari solusi paling damai untuk menyelesaikan masalah tersebut karena China merupakan negara sahabat.