Prof Imam Mujahidin: Isu ketahanan pangan harus jadi agenda KAHMI

Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) harus bisa mengambil peran strategis dalam mengatasi ancaman krisis pangan, yang kini menjadi persoalan yang dihadapi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.
 
“Kita ingin KAHMI bisa tampil memberi solusi persoalan pangan. Secara internal kita harus menunjukkan keberpihakan yang jelas dalam mengatasi persoalan (pangan) ini,” ujar Prof Imam Mujahidin Fahmid, Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Hasanuddin, Jumat 4 November 2022.
 
Pandangan tersebut disampaikan Prof Imam sebagai salah satu bakal calon Presidium Nasional dalam Musyawarah Nasional KAHMI. Ada pun Munas akan digelar di Palu, Sulawesi Tengah, pada 24-28 November 2022.
 
“Jika terpilih menjadi pimpinan kolektif KAHMI, maka salah satu yang akan kami jadikan isu utama adalah soal pangan. Sebab itu menjadi diskursus penting yang harus diketahui publik,” ujar Prof Imam.
 
Krisis pangan, menurutnya, telah menjadi isu yang sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi dunia. Perubahan iklim dan berbagai konflik geopolitik turut memberi kontribusi besar terhadap logistik dan distribusi pangan di seluruh dunia. “Persoalan pangan, termasuk energi, akan mengancam kehidupan kemanusiaan kalau tidak diselesaikan,” ujarnya.
 
Prof Imam juga berpendapat, bangsa ini tidak tidak boleh bergantung pada negara-negara lain dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan. Sangat disayangkan saat ini masih ada sejumlah komoditas pangan yang masih harus diimpor, sehingga mempengaruhi neraca perdagangan negara.
 
“Sejumlah komoditas masih kita impor, seperti kedelai, daging, jagung, dan bawang putih. Ke depan semua itu harus ikuti jejak beras yang sudah tiga atau empat tahun ini sudah tidak impor lagi alias kita sudah swasembada beras,” gagasnya.
 
Menurutnya Kementerian Pertanian saat ini sudah cukup jauh melangkah untuk mempersiapkan bangsa ini menghadapi perubahan iklim. Langkah Kementerian, ungkapnya, juga dilakukan agar Indonesia tidak terus menerus bergantung pada impor pangan dari negara lain.
 
“Ketergantungan kita pada pangan impor bisa pengaruhi keuangan negara. Apalagi kita harus berhadapan dengan para komprador pangan dunia, yang ingin menjadikan Indonesia sebagai market dari international food trading,” ujarnya. 
 
Sejalan dengan itu, menurutnya KAHMI perlu mengkaji lebih jauh agar memiliki pijakan kuat untuk memberi masukan kepada pemerintah. KAHMI perlu bersinergi dengan pemerintah untuk memikirkan produksi dan ketersediaan pangan.
 
“Kita berharap sekali lagi, soal impor beras, harus menjadi pertimbangan yang sangat hati-hati, harus diwaspadai dengan baik. Kalau keliru kebijakan, misalnya kita impor, sementara ada produksi sendiri, itu akan merugikan semua pihak, terutama petani. Harga akan menjadi kacau, nilai tukar petani akan turun, maka akan menurunkan kesejahteraan petani,” urai Prof Imam.