Program Guru Penggerak diklaim untuk "berangus" 3 dosa pendidikan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengklaim, Program Guru Penggerak diluncurkan untuk "memberangus" tiga dosa pendidikan, yakni perundungan (bullying), intoleransi, dan kekerasan. Apalagi, pendidikan di Indonesia mengadapi tiga persoalan mendasar terkait mutu pendidikan, yaitu literasi, numerasi, dan karakter.

Direktur P3GTK Kemendikbudristek, Praptono, menyatakan, Program Guru Penggerak bertujuan untuk mengembangkan keprofesian berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan dengan berfokus kepemimpinan pembelajaran. Para peserta akan "digembleng" selama sembilan bulan sehingga nantinya dapat menggerakan dan menjadi pemimpin komunitas belajar di sekitarnya.

"Kita memerlukan berbagai macam upaya terobosan untuk bisa mengantar peserta didik kita agar bisa bertumbuh kembang dengan baik dan menyiapkan diri untuk menghadapi era digitalisasi revolusi industri 4.0 ke depan. Dan untuk itu, dunia pendidikan kita harus berubah,” ujarnya dalam webinar pada Kamis (16/9). 

Kegiatan pengembangan profesi bagi guru pembelajar (PPGP) angkatan I telah berakhir pada 28 Agustus 2021. Ia diklaim sebagai tanda lahirnya para guru penggerak yang akan menjadi garda terdepan dalam transformasi sistem pendidikan.

Praptono menambahkan, langkah pertama yang ingin diwujudkan adalah transformasi pendidikan Indonesia dengan mewujudkan guru yang dapat melakukan pembelajaran secara holistik, model pembelajaran yang mengaplikasikan prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini melalui kegiatan bermain sekaligus proses belajar.

Selanjutnya, guru diharapkan dapat menjadi pendamping, mitra diskusi, dan pelatih bagi guru lainnya. Terakhir, diharapkan membidani lahirnya guru-guru yang menjadi teladan dan agen transformasi bagi dunia pendidikan.

Dia sesumbar, para tenaga pendidik sangat antusias saat mengikuti Guru Penggerak sekalipun diterapkan seleksi ketat dari tahap I berupa administrasi, biodata, tes bakat skolastik, esai, dan studi kasus pembelajaran hingga tahap II berupa simulasi mengajar dan wawancara.

Katanya, Program Guru Penggerak mengedepankan penguatan kapasitas SDM. Selain meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran, paket kebijakan kelima Merdeka Belajar ini juga disebut menyiapkan para guru sebagai pemimpin pembelajaran masa depan.

“Mereka kita berikan ruang yang sangat luas untuk menjadi instruktur pelatihan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Kita menyiapkan berbagai macam regulasi untuk bisa memberikan ruang aktivitas yang lebih luas kepada guru penggerak untuk dapat mengimplementasikan pengetahuan, keterampilan, dan ilmu yang dimiliki,” paparnya.

Menurut Praptono, perlu kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung Program Guru Penggerak. Dalihnya, pendidikan adalah kebijakan yang sudah diotonomikan ke daerah.

“Kita akan terus mengevaluasi bagaimana agar efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan program ini bisa lebih baik dengan mendapatkan atau menghasilkan sasaran yang lebih luas,” tandasnya.