PSBB, Gerindra minta Pemprov DKI salurkan BLT

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta mengubah isi paket bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak pandemi coronavirus baru (Covid-19) saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Jaring pengaman sosial yang tepat, adalah kombinasi dalam bentuk sembako tanpa ada tambahan bahan makanan yang mudah rusak, seperti telur dan daging ayam atau ikan. Kemudian, disertai bantuan langsung tunai (BLT)," kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, Ahmad Sulhy, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/9).

Dirinya mendorong demikian karena pendapatan masyarakat berkurang drastis saat pandemi, sehingga daya beli merosot. "Percuma dapat sembako kalau enggak bisa diolah karena enggak punya uang untuk masak."

Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), sebanyak 6,4 juta pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun dirumahkan hingga Juni 2020. Bakal terus bertambah setiap bulannya.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi (Disnakertran), dan Energi Jakarta mencatat, 172.222 pekerja dari 16.198 perusahaan dirumahkan saat PSBB I dan PSBB transisi sebesar 100.111 pekerja dari 16.684 perusahaan. Yang di-PHK sebanyak 30.363 pekerja dari 3.361 perusahaan saat PSBB I dan 20.528 pekerja dari 3.241 perusahaan.

Keberadaan BLT, menurut Sulhy, bakal memberikan efek domino. Dengan kian banyaknya uang yang beredar di masyarakat, produk domestik regional bruto (PDRB) akan terdongkrak karena daya beli terjaga.

"Jadi, BLT juga bisa menggerakkan ekonomi, setidaknya terhadap UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah)," jelasnya.

Selain format bansos, Gerindra meminta Pemprov Jakarta memperbaiki dulu data penerima. Setidaknya mencantumkan pula warga yang memiliki cicilan karena asetnya, seperti sepeda motor, terancam disita. 

"Mereka ini sebelumnya enggak dapat dan dicoret dari daftar penerima bansos dengan alasan tidak termasuk kelompok terdampak. Tapi, malah banyak masyarakat kategori mampu malah dapat bantuan. Ini harus dicegah jangan sampai terulang.

Di sisi lain, pemprov disarankan kembali menggerakkan belanja kebutuhan pokok secara daring (online). Sebelumnya dilakukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya.

"BUMD (badan usaha milik daerah) pangan lain juga bisa bergerak. Dinas UMKM semestinya juga bisa dengan menjaring para pedagang UMKM sebelumnya, lalu membuat aplikasi sebagai sarana pemasaran," tandasnya.

Pemprov Jakarta kembali memberlakukan PSBB per 14 September dengan dalih kapasitas fasilitas kesehatan kian sedikit untuk menampung pasien yang jumlahnya terus bertambah setiap hari. Rencananya diterapkan selama dua pekan hingga 27 September.

Sesuai regulasi, daerah yang menerapkan PSBB diwajibkan menjalankan jaring pengaman sosial. Pada sekarang ini, pemprov tetap menyalurkan bansos kepada 2,4 juta keluarga.

Setiap paket bansos bernilai Rp275.000, menjadi Rp300.000 jika termasuk ongkos kirim. Bantuan itu berisikan 10 kg beras, 4 kaleng sarden (masing-masing 155 gram), 1 kaleng biskuit, 1,8 liter minyak goreng, 520 ml kecap, 1 kg tepung terigu, 2 bungkus bihun (masing-masing 320 gram), dan 1 batang sabun mandi.