logo alinea.id logo alinea.id

Ratna Sarumpaet bandingkan kasusnya dengan kerusuhan 22 Mei

Ratna menolak istilah keonaran yang dipakai Jaksa untuk menuntut dirinya.

Robertus Rony Setiawan
Robertus Rony Setiawan Selasa, 28 Mei 2019 16:43 WIB
Ratna Sarumpaet bandingkan kasusnya dengan kerusuhan 22 Mei

Terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks, Ratna Sarumpaet, dituntut enam tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU berpendapat Ratna terbukti bersalah menyebarkan berita bohong yang akhirnya menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/5) siang, Ratna dikenakan tuduhan melanggar Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. 

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ratna Sarumpaet dengan pidana penjara selama 6 tahun,” kata JPU Daroe Tri Sadono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/5).

Sebagaimana dibacakan kelima Jaksa penuntut Umum, Ratna terbukti berbohong atas kondisi memar di wajahnya. Pertama-tama kebohongan itu dilakukannya kepada staf di rumahnya, yaitu Ahmad Rubangi, Saharuddin, dan Makmur alias Pele.

Sesudah operasi plastik di Rumah Sakit Khusus Bedah Bina Estetika, Menteng, Jakarta, pada Jumat, 21 September 2018, keesokannya dalam perjalanan pulang Ratna mengirimkan gambar swafoto wajahnya kepada Rubangi. Ketika sampai rumah pun Ratna kembali mengaku kepada Rubangi telah dianiaya. 

"Terdakwa mengaku dianiaya di sekitar Bandara Hussein Sastranegara, Bandung, sesudah mengikuti acara Worldwide Playwright International Conference bersama dua orang penulis, yang berasal dari Malaysia dan Srilanka," kata JPU Daroe.

Lebih lanjut, Ratna disebutkan mereka-reka cerita mengalami kekerasan berupa keningnya terbentur trotoar dan dipukuli dua orang tak dikenal. Padahal kenyataannya memar di wajah Ratna akibat operasi yang dijalaninya. 

“Terdakwa Ratna terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan berita yang menimbulkan keonaran di masyarakat,” tutur dia. 

Sponsored

JPU berulang kali menekankan, keonaran di dunia maya dapat merepresentasi di dunia nyata. Hal itulah yang terjadi pada kasus Ratna Sarumpaet. Ia juga disebut telah membuat tersebarnya kabar bohong melalui Twitter, sebagaimana dicuitkan oleh Mardani Ali Sera, Fadli Zon, dan Prabowo Subianto. 

Menurut JPU, hal-hal yang memberatkan terdakwa dijatuhi hukuman pidana tersebut, karena Ratna merupakan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Ia dinilai sebagai seorang intelektual dan tokoh publik. Namun, melakukan tindakan berbohong yang tidak terpuji. 

"Terdakwa juga berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Sementara hal yang meringankan adalah terdakwa telah meminta maaf," kata JPU Daroe.

Menanggapi tuntutan jaksa, Ratna menilai pengadilan telah bersifat berlebihan dan politis. Dia menolak istilah keonaran yang dipakai dalam tuntutan dan membandingkannya dengan peristiwa kericuhan pada 21-22 Mei 2019 lalu.

"Ini mereka (JPU) menyimpulkan saja bahwa Twitter itu keonaran juga. Padahal (keonaran) harus berdarah, harus ada aparat keamanan. Ya persis seperti yang terjadi di Petamburan (22 Mei lalu)," kata Ratna seusai sidang. 

Ratna juga menuding pengadilan atas dirinya bersifat politis dan pasal-pasal yang dikenakan atas dirinya sangat dipaksakan. “Dasarnya itu tidak jelas, tidak ada yang masuk pasalnya, tapi dipaksakan. Dari awal saya sudah bicara ini politik,” ujar Ratna. 

Selain itu, waktu mulai sidang yang molor tiga jam dia sebut sebagai hal yang merugikan dirinya. Sebelumnya, sidang dijadwalkan pukul 09.00 WIB, tapi baru dimulai pada pukul 12.44 WIB. “Mulai sidang saja jam berapa. Ini seperti dirancang agar pidana hukuman harus dijatuhkan untuk Ratna,” kata Ratna.

Selanjutnya, Ratna dan tim pengacaranya akan menyiapkan pleidoi sebagai pokok-pokok keberatan atas tuntutan hukum. Sidang pembacaan pleidoi akan diadakan pada 18 Juni mendatang. 

Insank Nasruddin, pengacara hukum Ratna, menganggap ada ketidaksesuaian antara maksud keonaran dengan spirit aturan dari Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

"Pleidoinya pasti kami susun dengan sangat cermat ya, sangat menyeluruh. Pokoknya kompeherensif," kata Insank.