Relokasi korban banjir Lebak terkendala data dari pemda
Hal tersebut menjadi dasar pemerintah pusat belum bisa mengambil keputusan.
Pemerintah pusat hingga kini belum menerima data korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak, Banten, hingga kini. Padahal, bencana terjadi pada awal Januari 2020.
"Sebenarnya, menunggu ajuan dari pemda (pemerintah daerah). Dari kabupaten," ucap Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin, di Pendopo Bupati Lebak, Kamis (30/1).
Ketua Umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini berharap, data memuat informasi secara perinci. Dari nama, alamat lengkap, hingga jumlahnya.
Sejumlah daerah di Banten dilanda banjir dan longsor, 1 Januari 2020. Salah satunya Lebak. Diduga karena pertambangan dan pembalakan ilegal di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).
Berdasarkan data BPBD Banten, sebanyak 11 meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi itu. Sejumlah korban pun masih tinggal di posko pengungsian hingga kini.
Ma'ruf sebelumnya meninjau posko pengungsian korban banjir saat kunjungan kerja ke Banten. Lokasinya berada di Depo Pendidikan Latihan dan Pertempuran Resimen Induk Kodam (Dodiklatpur Rindam) III/Siliwangi, Desa Ciuyah, Kecamatan Sajira, Lebak.
Dia bertolak ke Banten menggunakan kereta inspeksi IV. Berangkat dari Stasiun Kebayoran, Jakarta dan tiba di Stasiun Rangkasbitung, Lebak.
Kunjungan kerja diikuti beberapa pembantu presiden. Macam Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono; Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar; serta Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo.
Setibanya di Stasiun Rangkasbitung, rombongan langsung menuju tempat pengungsian. Mereka meninjau lokasi dan memberikan berbagai bantuan kepada para korban.
Berikutnya, wapres diagendakan meninjau jalur kereta api Rangkasbitung-Serang. Lokasi dijangkau dengan menggunakan kereta inspeksi.