Rencana Jokowi pangkas dua level eselon dinilai terlalu ekstrem

Wacana penyederhanaan birokrasi melalui pemangkasan eselonisasi yang digulirkan Presiden Joko Widodo, dinilai positif untuk meningkatkan kinerja. Hanya saja, pemangksan dari empat menjadi dua eselon, dinilai terlalu ekstrem untuk dilakukan.

"Saya setuju. Tapi jangan disederhanakan menjadi dua, terlalu ekstrem. Disederhanakan menjadi tiga saja," kata anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Jimly Asshiddiqie, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (21/10).

Ketiga eselon tersebut akan menjalankan masing-masing tugas dan fungsi berbeda. Pejabat eselon I atau direktur jenderal, bertugas untuk mengoordinasi direktur-direktur, atau pejabat tingkat eselon II. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga menyarankan agar pengambilan keputusan dilakukan di tingkat eselon II. Dalam mengerjakan tugasnya, pejabat eselon II dibantu oleh pejabat eselon III dan pejabat fungsional, yang bekerja dan menjadi pelaksana dari kebijakan yang sudah ditentukan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga mengatakan, penyederhanaan jabatan eselon akan berdampak baik pada pelayanan kepada masyarakat.

"Sedapat mungkin masyarakat dilayani, jangan harus melalui terlalu banyak meja. Perkembangan teknologi juga memungkinkan untuk itu," katanya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, menilai penyederhanaan eselon yang digagas Jokowi, adalah upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja dalam birokrasi. 

Dia menyatakan, kinerja birokrasi saat ini masih kurang memuaskan. Kerja-kerja yang dilakukan birokrasi lebih mengutamakan kuantitas dan hanya sekedar memenuhi syarat kerja. Hetifah juga menilai birokrasi yang ada saat ini, kurang memerhatikan aspirasi dan kebutuhan rakyat.

"Dalam reformasi birokrasi yang sering disampaikan pemerintah, sasarannya bukan melakukan pemangkasan, tapi bagaimana meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja," kata Hetifah.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, meyakini pemangkasan eselon dapat menghemat anggaran belanja pegawai. Menurutnya, rencana ini juga akan lebih positif jika anggaran belanja pegawai yang dapat dihemat, bisa direlokasi untuk belanja modal sektor infrastruktur atau sektor lain. 

"Belanja pegawai porsinya lumayan besar yakni 26 persen dari total belanja Kementerian/Lembaga. Setuju kalau birokrasi dipangkas karena itu sumber lambatnya proses perizinan," ujar dia.

Namun, Bhima enggan terlalu optimistis dengan pernyataan Presiden. Dia berharap Jokowi membuktikan dan merealisasikan rencana tersebut, dengan memberi gambaran detail dan teknisnya. Hal ini lantaran Jokowi pernah mengungkapkan hal sama, namun tidak terealisasi hingga saat ini.

"Dulu di pidato Visi Indonesia di Sentul, Bogor, juga janjinya sama untuk efisiensi birokrasi," ujarnya.

Dalam pidato usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di sidang paripurna MPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jokowi menyampaikan lima poin rencana kerja pemerintah .

Pada poin keempat, Jokowi menyampaikan rencana penyederhanaan birokrasi dan pemotongan prosedur yang terlalu panjang dan berbelit-belit.

"Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi, Minggu (20/10).