Rencana tes cepat DPR, Formappi: Perlihatkan sikap egoisme

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritisi rencana tes cepat (rapid test) coronavirus baru (Covid-19) untuk anggota DPR dan keluarga. Sebab, dianggap tak mendesak.

"Rapid test khusus terhadap anggota DPR ini, memperlihatkan sikap egoisme DPR. Yang mengistimewakan diri mereka," ucap peneliti Formappi, Lucius Karus, via keterangan tertulis yang diterima Alinea.id di Jakarta, Selasa (24/3).

Semestinya, menurut dia, anggota dewan memprioritaskan masyarakat. Khususnya, berstatus orang dalam pemantauan (OPD) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

Publik, lanjut Lucius, lebih membutuhkan tes cepat daripada legislator. Lantaran beberapa di antaranya, menunjukkan adanya gejala terpapar SARS-CoV-2.

"Mereka (anggota dewan dan keluarga) hanya mau memastikan diri saja. Kalau anggota DPR masih sehat-sehat saja, rasanya tidak urgen menyediakan fasilitas khusus bagi mereka. Untuk sekadar memuaskan rasa penasaran mereka," tuturnya.

Kalau tetap dipaksakan, dirinya menduga, ini menjadi siasat "aji mumpung" dewan. Karena mengambil kesempatan melakukan tes gratis.

"Bagaimana bisa DPR yang mungkin saja sehat-sehat, tetapi sekadar memastikan kondisi dirinya sehat? Ia memeriksakan diri atas tanggungan negara pula," katanya.

Langkah tersebut, pun jauh dari semangat solidaritas yang tengah tumbuh dalam masyarakat. Seperti memberikan donasi alat perlindungan diri (APD) untuk tenaga medis. 

"Kalau menyumbang materi, mungkin anggota DPR tak rela. Minimal, kerelaan untuk berjuang bersama rakyat dalam membatasi laju penyebaran corona, bisa dilakukan anggota DPR," tegasnya.

Seandainya ada segelintir anggota DPR dan keluarganya menunjukkan gelaja terpapar, disarankan mengikuti protokol berlaku. Misalnya, mendatangi rumah sakit (RS) rujukan.

"Atau menghubungi call center BNPB. Demi proses pelayanan yang adil dari negara," tutup Lucius.

Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, sebelumnya mengatakan, sebanyak 575 anggota dewan dan keluarganya akan melakukan tes cepat. Diagendakan berlangsung Kamis (26/3) atau Jumat (27/3).

Sumber dananya, klaim dia, hasil patungan beberapa anggota dewan. Bukan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Sekarang episentrumnya bukan lagi di masyarakat. (Namun) di mana-mana. Pusat-pusat pemerintahan juga terkena dan mereka (anggota DPR), juga ingin memastikan," dalihnya.