sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Revisi KUHP bisa bikin terpidana mati dihukum ganda

Pemerintah dan DPR diminta melibatkan masyarakat sipil dalam pembahasan revisi KUHP.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Jumat, 11 Okt 2019 05:36 WIB
Revisi KUHP bisa bikin terpidana mati dihukum ganda

Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Putri Kanesia berharap DPR dan pemerintah memperbaiki pasal terkait hukuman mati dalam draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut dia, pasal-pasal terkait pidana mati potensial menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. 

Putri mencontohkan Pasal 100 di draf revisi KUHP. Disebutkan dalam pasal itu, hakim bisa menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan hukuman selama 10 tahun kepada terdakwa. 

Menurut dia, pasal itu potensial membuat terpidana mati mendapatkan hukuman ganda. Jika diartikan secara sederhana, seorang terpidana mati harus membuktikan telah menyesali perbuatannya pada masa percobaan itu jika tak ingin diganjar hukuman mati.  

"Di sana disebut hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Nah, di sini jadinya mereka harus menunggu dulu," ujar Putri dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

Persoalannya, lanjut Putri, tidak jelas siapa yang memiliki kewenangan untuk merekomendasikan seorang terpidana mati turun hukumannya, semisal dari pidana mati menjadi hukuman seumur hidup. 

"Bagaimana menghitung masa tunggu tersebut dan kemudian keputusan dari aparat penegak hukum agar yang terpidana mati bisa turun dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup maupun hukuman 20 tahun penjara?" ujar Putri. 

Karena itu, ia menyarankan DPR dan pemerintah membahas kembali pasal tersebut dengan melibatkan masyarakat sipil. "Jika memang DPR RI dan pemerintah masih ngotot ingin mengesahkan RKUHP, jalan satu-satunya adalah melakukan dialog dengan elemen masyarakat atau tidak sama sekali mengesahkan RKUHP," kata dia.

Deputi Direktur Human Rights Working Group (HRGW) Daniel Awigra menyarankan agar pemerintah menerapkan pendekatan restorative justice dalam sistem hukum pidana, khususnya terkait hukuman mati. 

Sponsored

Pemerintah, kata dia, bisa mencontoh negara-negara Skandinavia semisal Norwegia dan Swedia. Di kedua negara tersebut, peradilan yang fokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan yang lebih adil bagi pihak korban dan pelaku.

"Seolah-olah ketika berhasil menutut dan menghukum pelaku kejahatan, semuanya clear. Tidak. Padahal, harusnya lebih komprehensif. Mereka juga punya keluarga," ujar Daniel.

Daniel juga sepakat terpidana mati tidak harus langsung dieksekusi. Menurut dia, seharusnya ada mekanisme dan proses panjang yang dijalani terpidana untuk mengubahnya menjadi orang yang lebih baik. "Tujuan penghukuman itu kan pemasyarakatan. Bukan dipenjarakan atau dibunuh," ujar dia.