Revisi PP 109/2012 mandek, Kemenko PMK: Belum satu suara

Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Kemenko PMK, Nancy Dian Anggraeni mengaku, ada kendala dalam pembahasan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

"Seperti yang sudah kami lihat, kami merasakan memang ada, semua pasti istilahnya kalau mau dibilang belum satu suara yang terlibat di dalamnya. Sebab, banyak kepentingan dan ini belum satu suara dan memang butuh vote yang cukup kuat ya saya rasa," kata Nancy, dalam Alinea Forum bertajuk " Menkes Baru: Harapan Prevalensi Perokok Anak Turun?" yang digelar secara daring, Kamis (4/2).

Lebih lanjut, Nancy melihat, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat lebih aktif melakukan pembahasan revisi aturan itu. Sebab, kementerian yang dinahkodai Budi Gunadi Sadikin itu pemrakarsa revisi regulasi tersebut.

"Kami sebagai Kemenko PMK tentu akan membantu, akan mendukung.Terkait pembicaraan-pembicaraan lintas kementerian, nanti bisa difasilitasi oleh kami. Tetapi, pemprakarsanya itu tetap mestinya ada di kementerian teknis," kata dia.

Dia mengaku, Kemenko PMK amat konsen terhadap persoalan rokok di tanah air. Baginya, terdapat empat dampak buruk yang ditimbulkan dari rokok.

"Satu kepada penyakit tidak menular utamanya. Kedua kepada penyakit menular tadi yang Covid-19 atau TBC nyatanya banyak juga dipengaruhi oleh rokok. ketiga, menyebabkan anak milenial katanya sekitar 5,5% karena merokok anaknya bisa stunting," tutur dia.

Terakhir, akan terjadi masalah mental. Dia merasa rokok tembakau dapat sebabkan ganguan kognitif. "Sekarang banyak rokok yang elektronik. Itu justru dampaknya juga bisa ke masalah anak-anak, terutama pada mentalnya. Jadi, ada pengaruh kepada fungsi neuro transmiternya, sensornya, mentalnya nanti anaknya mungkin lebih tidak stabil dibandingkan orang yang tidak merokok," tandasnya.