logo alinea.id logo alinea.id

Buruh tolak revisi UU Ketenagakerjaan

Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan saat ini sudah masuk dalam Prolegnas DPR.

Adi Suprayitno
Adi Suprayitno Kamis, 18 Jul 2019 20:52 WIB
Buruh tolak revisi UU Ketenagakerjaan

Ratusan buruh menolak rencana pemerintah yang akan merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasalnya, rencana revisi tersebut hanya menguntungkan pihak tenaga kerja asing dan pengusaha. Sebagai bentuk penolakan, mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Timur.

Ketua Konsulat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sidoarjo, Khoirul Anam, mengatakan buruh yang mengikuti aksi unjuk rasa berasal dari Sidoarjo dan Gresik. Dalam tuntutannya, mereka meminta pemerintah membatalkan revisi undang-undang tersebut.

“Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sangat merugikan buruh. Mengingat buruh merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan revisi. Sebaliknya, pasal-pasal terkait revisi ini sebagian besar berpihak kepada pengusaha,” kata Anam di Surabaya, Jawa Timur pada Kamis (18/7). 

Anam mengaku saat ini revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, dalam revisi undang-undang tersebut nantinya direncanakan jumlah pesangon untuk buruh akan dikurangi. 

“Jika sebelumnya pengusaha wajib membayar pesangon 9 kali gaji, setelah direvisi pesangon yang didapat buruh hanya menjadi lima kali gaji,” ujar Anam.

Selain itu, lanjut Anam, revisi UU Ketenagakerjaan juga memberi kebebasan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bekerja di Tanah Air. Tidak ada batasan bagi perusahaan yang berdiri di Indonesia untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. Hanya, dibatasi dengan beberapa syarat sebelum bekerja di Indonesia. 

Tak hanya itu, Anam menambahkan, untuk posisi tertentu yang seharusnya hak diberikan kepada pekerja lokal, malah diberikan kepada pasar. Menurut dia, dengan sistem tenaga kerja yang saat ini jauh dari kata layak dan pengawas ketenagakerjaan yang belum maksimal, maka hanya akan mengacaukan sistem perburuhan di Indonesia. 

"Kami berpendapat bahwa pemerintah saat ini melayani kapitalis, dan memiskinkan pekerja," ucap Anam. 

Sponsored

Dalam aksi kali ini, para buruh yang terdiri atas 24 serikat pekerja ini juga menagih hasil kesepakatan antara serikat buruh dengan Pemprov Jawa Timur saat May Day 2019 lalu. Anam menyebut, dari sembilan poin kesepakatan dinilai belum ada progresnya. 

"Terkait hasil May Day 2019 yang sampai saat ini belum ada progres. Kami berharap segera ada progres," tuturnya. 

Adapun 9 poin itu di antaranya sebagai berikut:

1. Menolak Permenkes 51 tentang urun biaya dan selisih biaya. 

2. Revisi Permenaket Nomor 12 Tahun 2013 tentang item komponen hidup layak (KHL). Harapannya 60 item menjadi 80 item, karena dari amanat PP 78 di tahun 2020 harus ada revisi terkait item KHL tersebut. 

3. Segera revisi surat edaran Makamah Agung no 3 tahun 2015 dan nomor 8 tahun 2018 tentang upah proses. Karena itu bertentangan dengan keputusan Makamah Konstitusi nomor 12/PUU tahun 2011 yang mana upah proses itu harus ada keputusan incracht. 

4. Tentang pemeretaan UMSK tidak hanya di ring satu. Tap juga beberapa daerah yang ada perusahaan besar, seperti Paiton, Tuban, dan Semen Gresik. 

5. Terkait Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Saat ini keberadaan perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP) di Jatim ini cukup meresahkan. Karena banyak pekerja yang berada di PPJP ini tidak terlindungi jaminan haknya baik secara upah dan jaminan sosial. Kemudian magang tidak berada di Jatim. Karena magang yang ditetapkan disalahgunakan. Banyak yang justru dimanfaatkan seperti pekerja. Tidak lagi 60% teori, 40% praktik. Tapi 100% praktik. Begitu pun dengan penerimaan TKA harapannya yang mencari pekerjaan di Jatim minimal harus berbahasa Indonesia. 

6. Badan pengawas rumah sakit (BPRS) segera dibentuk. Di Jatim ada delapan daerah yang belum membentuk bentuk BPRS. 

7. Berharap gubernur segera menerbitkan surat edaran kepala daerah dan organisasi perangkat daerah untuk menekan, atau imbau perusahaan yang belum ikutkan perusahaannya BPJS segera mendaftarkannya. 

8. Perbaikan tenaga pengawas. 

9. Segera menjadikan jaminan pesangon dalan peraturan daerah (perda). Agar pekerja menjadi tenang.