logo alinea.id logo alinea.id

Revisi UU KPK berpotensi cacat prosedural

Revisi UU KPK disebut tidak sesuai dengan UU12/2011 tentang Tata Urutan Perundang-undangan.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Minggu, 08 Sep 2019 21:05 WIB
Revisi UU KPK berpotensi cacat prosedural

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut berpotensi cacat secara prosedur. Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari menyatakan revisi UU KPK tersebut ternyata tidak sesuai dengan UU12/2011 tentang Tata Urutan Perundang-undangan.

Dengan demikian, revisi UU KPK ini akan dianggap batal dengan sendirinya demi hukum, dan tidak dibutuhkan putusan peradilan yang menyatakan sah atau tidak sahnya.

"Oleh karena itu, kalau memang ada masalah ini, ya walaupun tidak dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), suatu saat orang akan kemudian mengujinya ke MK melalui uji formal," ujar Feri di Jakarta, Minggu (8/9).

Feri juga menduga revisi UU KPK ini sudah dirancang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, beserta pemerintah dengan sangat rapi. Bahkan, kata dia, siasat ini diduga sudah melibatkan Mahkamah Konstitusi.

Menurut dia, MK sudah dikendalikan DPR dan partai politik. Oleh karena itu, Feri melihat masalah ini telah menjadi drama yang sangat sempurna guna mematikan KPK suatu saat nanti.

"Semestinya DPR RI menunda atau bahkan sama sekali menghapuskan dari memori mereka untuk membuat perubahan undang-undang KPK," ujar dia.

Selain itu, Feri juga menuturkan, dalam kasus ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengerti amanat yang pada UU 12/2011 tentang Tata Urutan Perundang-undangan. Sebab, kata Feri, Jokowi seharusnya menolak gagasan perubahan atau revisi dari UU KPK ini. 

"Selama ini presiden selalu swing ya, tidak jelas sikapnya. Usul saya presiden harus berpidato di depan teman-teman media menyatakan kejelasan sikapnya," kata Feri.

Sponsored

Lebih lanjut, cacat prosedural yang dimaksud Feri misalnya pada contoh ketika rencana ini tidak tersemat dalam program legislasi nasional (prolegnas) namun tiba-tiba rencana revisi ini santer terdengar dan dibahas pada tahun 2016.

"Oleh karena itu ditunda maka dibahas 2018 itu alasan yang tidak masuk akal," ujarnya.