Ribuan pemudik curi start, Jokowi sebut perlu langkah tegas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau jajaran pemerintah pusat dan daerah mengantisipasi mudik lebaran di tengah pandemi coronavirus Covid-19 dengan melakukan langkah tegas.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (Ratas) secara daring, Senin (30/3).

Dikatakan Jokowi, dalam rangka mencegah meluasnya pandemi Covid-19, pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain. 

"Fokus kita mencegah meluasnya Covid-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain," terangnya.

Jumlah masyarakat Indonesia yang melakukan aktifitas mudik lebaran terbilang sangat banyak dari tahun ke tahun. Sebagai gambaran 2019 terjadi pergerakan kurang lebih 19,5 juta ke seluruh wilayah Tanah Air.

Oleh karena itu, menurut dia, mudik lebaran mendatang sangat berisiko memperluas penyebaran Covid-19. Maka, pemerintah pusat dan daerah wajib memperhatikannya.

"Bahkan laporan yang saya terima dari Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY, pergerakan arus mudik sudah terjadi lebih awal dari biasanya. Dan sejak penetatapan tanggap darurat di DKI Jakarta, telah terjadi percepatan arus mudik, terutama dari pekerja informal di Jabodetabek menuju provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY, serta ke Jawa Timur," ucapnya.

Bahkan, selama 8 hari terakhir ini ada 876 armada bus antarprovinsi telah membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY.

Ini belum dihitung arus mudik dini yang menggunakan transportasi massal lainya, misalnya kereta api maupun kapal dan angkutan udara, serta menggunakan mobil pribadi.

Demi keselamatan bersama, Jokowi menginstruksikan agar jajaran pemerintah pusat dan daerah melakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah lagi.

"Saya melihat sudah ada imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur, agar perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik. Dan ini saya minta ini untuk diteruskan dan digencarkan lagi," ujar Jokowi.

Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai imbauan dari pemerintah daerah saja tidak cukup. Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk menutup rantai penyebaran Covid-19.

Lebih jauh, mantan Wali Kota Solo ini meminta antisipasi mudik ini dikuti percepatan program social safety net, yakni jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal dan para pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro usaha kecil dapat segera dilaksanakan di lapangan. Sehingga para pekerja informal, buruh harian, asongan semua bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

"Saya lihat arus mudik dipercepat bukan karena faktor budaya tapi terpaksa. Banyak pekerja informal di Jabodetabek terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang. Tidak ada pendapatan sama sekali akibat diterapkan kebijakan tanggap darurat, berkerja di rumah, sekolah dari rumah, ibadah dari rumah," tuturnya.

Sementara itu, bagi masyarakat yang sudah terlanjur mudik, Jokowi meminta pemerintah daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota agar bisa meningkatkan pengawasannya. Pengawasan di wilayah masing-masing sangat penting dilakukan.

"Saya sudah menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY bahwa di provinsi sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik di desa maupun kesesuruhan bagi para pemudik. Ini saya kira insiatif yang bagus. Saya juga ingatkan dilakukan secara terukur," urainya.

Jokowi berharap, antisipasi mudik lebaran yang dilakukan tidak menimbulkan langkah-langkah penyaringan yang berlebihan bagi pemudik, termasuk bagi mereka yang sudah terlanjur berada di kampung halamannya.

"Terapkan protokol kesehatan dengan baik, sehingga memastikan bahwa kesehatan para pemudik itu betul-betul memberikan keselamatan bagi warga yang ada di desa," pungkas Jokowi.